Terus Gempur Rafah, Israel tak Gubrus Putusan ICJ

ISRAEL terus mengebom Jalur Gaza, termasuk Rafah, pada Sabtu (25/5), sehari setelah pengadilan tinggi PBB memerintahkan mereka untuk menghentikan operasi militer di kota selatan tersebut.

Bahkan serangan semakin meningkat ketika upaya mediasi gencatan senjata sedang dilakukan di Paris untuk mengakhiri perang yang dipicu oleh serangan Hamas 7 Oktober.

Mahkamah Internasional (ICJ) juga menuntut pembebasan segera semua sandera yang masih ditahan oleh militan Hamas Palestina, beberapa jam setelah militer Israel mengumumkan pasukan telah menemukan tiga jenazah lagi yang disandera dari Gaza utara.

Baca juga : ICJ Tolak Permintaan Afrika Selatan untuk Tindakan Tambahan Terhadap Israel 

Pengadilan di Den Haag, yang perintahnya mengikat secara hukum namun tidak memiliki mekanisme penegakan langsung, juga memerintahkan Israel untuk tetap membuka penyeberangan Rafah antara Mesir dan Gaza.

Israel tidak memberikan indikasi bahwa mereka bersiap untuk mengubah haluan di Rafah, dan bersikeras bahwa pengadilan telah melakukan kesalahan.

“Israel belum dan tidak akan melakukan operasi militer di wilayah Rafah yang menciptakan kondisi kehidupan yang dapat menyebabkan kehancuran penduduk sipil Palestina, secara keseluruhan atau sebagian,” kata Penasihat Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi dalam pernyataan bersama dengan pihak asing.

Baca juga : PBB: Protes Dunia untuk hentikan Serangan di Rafah tak Bisa Diabaikan

Kelompok militan Palestina Hamas, yang telah memerintah Gaza sejak tahun 2007, menyambut baik keputusan ICJ mengenai Rafah namun mengkritik keputusan ICJ untuk mengecualikan wilayah Gaza yang dilanda perang dari keputusan tersebut.

Beberapa jam setelah keputusan ICJ, Israel melancarkan serangan di Jalur Gaza pada Sabtu (25/5) pagi sementara bentrokan antara tentara Israel dan sayap bersenjata Hamas terus berlanjut. Saksi Palestina dan tim AFP melaporkan serangan Israel di Rafah dan pusat kota Deir al-Balah.

“Kami berharap keputusan pengadilan akan memberikan tekanan pada Israel untuk mengakhiri perang pemusnahan ini, karena tidak ada lagi yang tersisa di sini,” kata Oum Mohammad Al-Ashqa, seorang wanita Palestina dari Kota Gaza yang mengungsi ke Deir al-Balah akibat perang tersebut.

Baca juga : Tak Gubris Putusan ICJ, Israel akan Terus Lakukan Operasi Militer di Rafah

"Tetapi Israel adalah negara yang menganggap dirinya kebal hukum. Oleh karena itu, saya tidak percaya penembakan atau perang akan berhenti kecuali dengan kekerasan," kata Mohammed Saleh, juga ditemui di kota tengah Jalur Gaza.

Dalam putusannya yang sangat ditunggu-tunggu, ICJ mengatakan Israel harus segera menghentikan serangan militernya, dan tindakan lainnya di Kegubernuran Rafah, yang mungkin berdampak pada kondisi kehidupan kelompok Palestina di Gaza yang dapat menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau secara keseluruhan.

Pernyataan tersebut memerintahkan Israel untuk membuka penyeberangan Rafah untuk bantuan kemanusiaan dan juga menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat para sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza.

Baca juga : Afrika Selatan Minta Negara-negara PBB Dukung Putusan ICJ

Perang Gaza pecah setelah serangan Hamas pada 7 Oktober yang mengakibatkan kematian lebih dari 1.170 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.

Militan juga menyandera 252 orang, 121 di antaranya masih berada di Gaza, termasuk 37 orang yang menurut tentara tewas. Serangan balasan Israel telah menewaskan sedikitnya 35.800 orang di Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikelola Hamas.

Militer Israel mengatakan tiga sandera yang jasadnya ditemukan di Gaza utara pada hari Jumat, yakni sandera Israel Chanan Yablonka, Michel Nisenbaum warga Brazil-Israel dan Orion Hernandez Radoux asal Prancis-Meksiko dibunuh dalam serangan 7 Oktober dan jenazah mereka dibawa ke Gaza.

Perintah pengadilan tersebut dikeluarkan menjelang pertemuan terpisah di Paris antara kepala CIA dan perwakilan Israel di satu sisi dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan para menteri luar negeri dari empat negara utama Arab di sisi lain.

Pembicaraan gencatan senjata yang melibatkan mediator AS, Mesir dan Qatar berakhir tak lama setelah Israel melancarkan operasi Rafah, meskipun kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu minggu ini mengatakan kabinet perang telah meminta delegasi Israel “untuk melanjutkan negosiasi mengenai kembalinya para sandera”.

Kepala CIA Bill Burns diperkirakan akan bertemu dengan perwakilan Israel di Paris dalam upaya untuk meluncurkan kembali perundingan, kata sumber Barat yang dekat dengan isu tersebut.

Secara terpisah, Presiden Prancis Emmanuel Macron menerima perdana menteri Qatar dan menteri luar negeri Saudi, Mesir, dan Yordania pada hari Jumat untuk mendesak gencatan senjata, menurut otoritas Kairo.

Kepresidenan Perancis mengatakan mereka mengadakan pembicaraan mengenai perang Gaza dan cara-cara untuk mendirikan negara Palestina berdampingan dengan Israel.

Kelima negara tersebut membahas implementasi efektif solusi dua negara.

Diplomat terkemuka AS Antony Blinken juga berbicara dengan menteri kabinet perang Israel Benny Gantz tentang upaya baru untuk mencapai gencatan senjata dan pembukaan kembali perbatasan Rafah sesegera mungkin, kata Washington.

Akhiri mimpi buruk Gaza

Pasukan darat Israel mulai bergerak ke Rafah pada awal Mei, menentang perlawanan global. Pasukan mengambil alih perbatasan Rafah dengan Mesir di sisi Palestina, sehingga memperlambat pengiriman bantuan secara sporadis untuk 2,4 juta penduduk Gaza.

Namun pada hari Jumat, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dalam panggilan telepon dengan Presiden AS Joe Biden menyetujui untuk mengizinkan bantuan PBB melalui pintu masuk lain ke Gaza selatan, yaitu persimpangan Kerem Shalom dari Israel.

Militer AS juga telah memasang dermaga sementara di pantai Gaza untuk menerima bantuan melalui laut yang menurut juru bicara PBB telah mengirimkan 97 truk bantuan setelah “awal yang sulit” seminggu yang lalu.

Situasi keamanan dan kemanusiaan di wilayah tersebut masih mengkhawatirkan, dengan risiko kelaparan, rumah sakit tidak dapat beroperasi, dan sekitar 800.000 orang, menurut PBB, telah meninggalkan Rafah dalam dua minggu terakhir.

Kepala Kemanusiaan PBB Martin Griffiths mengatakan situasi telah mencapai momen kejelasan.

“Pekerja bantuan dan staf PBB harus dapat melaksanakan pekerjaan mereka dengan aman,” tulisnya di situs media sosial X pada Jumat malam.

“Pada saat rakyat Gaza menghadapi bencana kelaparan, sangatlah penting untuk mengindahkan seruan yang dibuat selama tujuh bulan terakhir: Bebaskan para sandera. Setujui gencatan senjata. Akhiri mimpi buruk ini,” pungkasnya. (Z-8)