Junta Guinea Umumkan Perdana Menteri Baru pada Hari Kedua Mogok

PADA Selasa, junta militer pemerintahan Guinea mengumumkan penunjukan perdana menteri baru delapan hari setelah membubarkan pemerintahan sebelumnya, di tengah lumpuhnya ibu kota Conakry pada hari kedua mogok umum.

Para pengunjuk rasa menuntut pembebasan pemimpin serikat yang ditahan, penurunan harga pangan, pengakhiran sensor media, dan perbaikan kondisi hidup bagi pegawai negeri.

Mogok ini dipanggil dalam situasi ketegangan sosial yang meningkat dan tanpa adanya pemerintahan transisi, setelah junta mengumumkan pembubarannya pekan lalu tanpa memberikan alasan yang jelas.

Baca juga : AS Puji Netanyahu Tunda Reformasi Peradilan Usai Diancam Mogok Massal

Dalam pidato di televisi pada malam Selasa, juru bicara pemimpin junta, Jenderal Mamady Doumbouya, menyatakan, "Tuan Amadou Oury Bah, seorang ekonom, diangkat sebagai perdana menteri dan kepala pemerintahan."

Juru bicara tersebut menyebutkan tugas utama Oury Bah adalah meredakan ketegangan dengan 13 serikat yang memanggil mogok pada Senin, yang menyebabkan dua orang tewas ditembak selama bentrokan sporadis di pinggiran Conakry.

Pada Selasa, sekolah, toko, pasar, dan jalan di Conakry kembali sepi, dan rumah sakit hanya memberikan layanan dasar.

Baca juga : Tolak Kenaikan UMP DKI 3,38%, Jutaan Buruh Persiapkan Mogok Nasional

Juru bicara serikat, Amadou Diallo, menyatakan kepada AFP bahwa mereka menunggu "pemenuhan total dan lengkap dari semua tuntutan" sebelum mengakhiri mogok, dan tidak ada pertemuan dengan pihak berwenang yang direncanakan pada  Selasa.

Serikat menetapkan pembebasan Sekou Jamal Pendessa, sekretaris jenderal Serikat Profesional Pers Guinea (SPPG), sebagai syarat utama sebelum melakukan negosiasi dengan junta pemerintahan.

Pendessa ditangkap akhir Januari atas tuduhan "berpartisipasi dalam protes tanpa izin" dan pada hari Jumat dijatuhi hukuman enam bulan penjara, dengan tiga bulan di antaranya ditangguhkan.

Baca juga : Demonstrasi Sayap Kanan Melawan RUU Amnesti Separatis Catalan

Kelompok pengacara yang membela Pendessa menyatakan dalam pernyataan bahwa mereka telah diberitahu pada hari Senin bahwa bandingannya akan didengar pada hari Rabu.

Protes menjadi jarang terjadi di bawah kepemimpinan junta Doumbouya, yang berkuasa dalam kudeta September 2021, dan dilarang pada 2022.

Militer telah menangkap beberapa pemimpin oposisi, anggota masyarakat sipil, dan perwakilan pers, sementara saluran televisi dihapus dan frekuensi radio terganggu.

Dalam tekanan internasional, junta berjanji untuk menyerahkan pemerintahan kembali kepada sipil terpilih pada akhir 2024, tetapi oposisi menuduhnya mengalami drift otoriter. (AFP/Z-3)