Pemerintah Jepang Didesak Berantas Pornografi Anak

PARA aktivis hak asasi manusia menyerukan agar Pemerintah Jepang bekerja lebih keras untuk melindungi anak-anak dari pornografi. Meski di negara itu sudah ada undang-undang yang melindungi anak dari eksploitasi seksual, peredaran video porno dan hal-hal yang berbau pornografi masih sangat transparan.

Pada 2014, Jepang dan beberapa negara lainnya dikecam para pegiat HAM karena maraknya pornografi yang melibatkan anak-anak. Human Rights Now, sebuah kelompok pegiat perlindungan anak yang berbasis di Tokyo, mengatakan, peredaran DVD porno, bahkan yang melibatkan anak-anak di bawah umur, masih bebas dijajakan di toko-toko dan internet.

Menurut sebuah laporan, polisi mengaku kesulitan menindak para pelaku pornografi yang melibatkan anak-anak karena mereka tidak dapat mengonfirmasi usia para pemeran adegan mesum yang ada di video tersebut.

Para aktivis menyerukan agar aparat kemanan memprioritaskan untuk memberantas hal tersebut. Namun, sejauh ini belum ada pernyataan dari kepolisian nasional Jepang.

Berdasarkan investigasi yang dilakukan para aktivis selama setahun, mereka menemukan video porno yang melibatkan anak di bawah umur, dijajakan di sebuah toko di Distrik Akihabara.

Para aktivis mendesak pemerintah agar tidak menoleransi segala hal pornografi yang melibatkan anak-anak dengan alasan apapun juga.

Dalam UU di Jepang, barangsiapa yang melibatkan anak-anak untuk memuaskan hasrat seksual mereka, diancam hukuman maksimal setahun atau denda sebesar 1 juta Yen. (AFP/OL-5)