Presiden Senegal Macky Sall Berjanji Gelar Pemilu Segera

PRESIDEN Senegal Macky Sall berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilihan presiden "secepat mungkin", setelah badan konstitusional tertinggi mengaturnya untuk mengabaikan keputusannya menunda pemilihan bulan ini.

Langkah terakhir Sall untuk menunda pemilihan 25 Februari hingga Desember memicu krisis terburuk di Senegal dalam beberapa dekade. Keputusan tersebut memicu protes luas dan kerusuhan yang berujung pada kematian, menggoyang stabilitas yang sering dianggap sebagai benteng di Afrika Barat yang dilanda kudeta.

Keputusan Dewan Konstitusi pada Kamis membatalkan penundaan pemilihan mengakibatkan ketidakpastian lebih lanjut. 

Baca juga : Dewan Konstitusi Senegal Membatalkan Penundaan Pemilihan Presiden

"Presiden republik bermaksud untuk sepenuhnya melaksanakan keputusan Dewan Konstitusi," demikian pernyataan dari kepresidenan. 

"Untuk itu, kepala negara akan segera melakukan konsultasi yang diperlukan untuk mengatur pemilihan presiden sesegera mungkin."

Sall, yang berkuasa sejak 2012, menyatakan pembatalan pemilihan bulan ini karena perselisihan terkait diskualifikasi calon dan kekhawatiran akan kembalinya kerusuhan seperti pada 2021 dan 2023. Parlemen kemudian menyetujui penundaan tersebut hingga 15 Desember, tetapi setelah pasukan keamanan memaksa masuk ke gedung parlemen dan mengeluarkan beberapa anggota oposisi yang menentang RUU tersebut.

Baca juga : Hancurnya Demokrasi di Senegal karena Pemilu yang Tidak Adil

Pengesahan penundaan membuka jalan bagi Sall, yang masa jabatannya kedua akan berakhir pada April, untuk tetap berkuasa hingga penggantinya diinstal.

Tegangannya Mereda

Tiga orang tewas selama demonstrasi menentang penundaan pemilihan, dengan pasukan keamanan menindas upaya mobilisasi. Respon terhadap seruan protes di ibu kota Dakar pada Jumat relatif minim, dengan polisi membubarkan sedikit orang yang datang menggunakan gas air mata.

Mars protes diam yang direncanakan untuk Sabtu di Dakar telah diizinkan, berbeda dengan beberapa minggu sebelumnya, kata Elimane Kane dari kolektif Aar Sunu Election yang mengorganisirnya.

Baca juga : Presiden Senegal Menunda Pemilihan Umum

Oposisi menyebut langkah Sall sebagai "kudeta konstitusional," menyatakan bahwa partainya khawatir akan kekalahan di kotak suara untuk kandidatnya, Perdana Menteri Amadou Ba. Masa jabatan Sall resmi berakhir pada 2 April, dan kepala negara tersebut telah berulang kali menyatakan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga.

Dewan Konstitusi menegaskan sifat tetap masa jabatan presiden selama lima tahun.

Sejarah

Senegal dihadapkan pada desakan dari mitra internasional utama untuk segera menyelenggarakan pemilihan. Blok regional Afrika Barat, ECOWAS, Uni Eropa, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat semua menyerukan kepada pihak berwenang untuk mematuhi keputusan Dewan.

Baca juga : Ormas Keagamaan Hindu Minta Penyelenggara Pemilu Jalankan Tugas Profesional

"Kami mendesak semua pihak terlibat untuk bersatu dalam semangat tradisi demokratis kuat Senegal untuk mendukung pemilihan yang bebas dan adil yang dilakukan dengan damai dan tepat waktu," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller dalam pernyataan.

PBB juga mendesak semua pihak untuk "memastikan dilaksanakannya pemilihan presiden yang inklusif dan transparan dalam kerangka konstitusi Senegal."

Warga yang diwawancarai di jalan-jalan Dakar menyambut baik langkah tersebut. "Baguslah Dewan Konstitusi membuat keputusan seperti itu, setidaknya kita setengah jalan menuju solusi yang tepat," kata Mamadou Caba, 55.

Baca juga : Mantan Perdana Menteri Finlandia Alexander Stubb Menangkan Pemilihan Presiden

Babacar Gueye, koordinator kolektif Aar Sunu Election, menjelaskan keputusan Dewan tersebut sebagai "sejarah." "Dewan tidak menetapkan batas waktu, dia hanya mengatakan 'secepat mungkin'. Ini berarti dengan cepat dan di bawah kondisi yang tepat," kata Gueye.

Dewan Konstitusi pada Januari menyetujui 20 kandidat untuk bertarung dalam pemilihan presiden. Masih harus dilihat apakah daftar kandidat yang sama akan diajukan kembali dan kapan pemungutan suara akan dilaksanakan.

Pembicaraan

Juru bicara pemerintah Abdou Karim Fofana mengatakan ia memperkirakan adanya pembicaraan antara presiden dan pemain politik yang "akan memungkinkan segala sesuatu diatur". "Presiden harus membuat pengaturan agar kita bisa berdiskusi dan melihat bagaimana melaksanakan keputusan Dewan," kata Khalifa Sall, salah satu kandidat presiden utama, yang tidak berhubungan dengan presiden saat ini, kepada wartawan.

Baca juga : Jelang Pencoblosan, Politikus NasDem Yakin Suara Pemilih tidak akan Berubah

Dia tidak mengatakan apakah pemilihan tersebut harus dilakukan sebelum atau setelah keberangkatan Presiden Sall. Tetapi dia menambahkan bahwa ketika masa jabatan presiden berakhir pada 2 April, Sall "harus pergi". 

Amadou Ba, perwakilan tokoh oposisi yang ditahan Bassirou Diomaye Faye, mengatakan Macky (Sall) harus mengatur pemilihan presiden sebelum akhir masa jabatannya, seperti dilaporkan surat kabar Walf. 

Faye adalah wakil ketua partai PASTEF yang dibubarkan, yang terlibat dalam konfrontasi sengit dengan negara sejak 2021, memicu kerusuhan yang kadang mematikan. Ratusan pendukung partai dan anggota masyarakat sipil telah ditangkap. 

Baca juga : NasDem dan PDIP Yakin Pilpres tidak akan 1 Putaran

Lebih dari 130 di antaranya telah dibebaskan dari penjara sejak Kamis dan sekitar 90 lainnya akan dibebaskan pada Jumat, menurut kementerian kehakiman. (AFP/Z-3)