Penurunan Populasi Tiongkok Semakin Percepat pada 2023, Menciptakan Tantangan Demografis

PENURUNAN jumlah penduduk Tiongkok semakin cepat pada 2023, menurut data resmi yang dikeluarkan pada Rabu, memperpanjang tren penurunan setelah lebih dari enam dekade pertumbuhan ketika negara itu menghadapi krisis demografi yang mengintai.

Sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia, Tiongkok kalah oleh India tahun lalu, dengan Beijing sekarang berupaya meningkatkan tingkat kelahiran yang menurun melalui subsidi dan propaganda pro-fertilitas.

"Per Desember 2023, populasi nasional mencapai 1.409,67 juta... mengalami penurunan sebesar 2,08 juta dibandingkan dengan akhir tahun 2022," demikian dikatakan oleh Biro Statistik Nasional Beijing (NBS), Rabu.

Baca juga: Impor Nonmigas RI Paling Banyak dari Tiongkok dan Jepang. Apa Saja? 

Penurunan tahun lalu lebih dari dua kali lipat dari penurunan yang dilaporkan pada 2022, ketika negara itu kehilangan 850.000 orang dan populasi menyusut untuk pertama kalinya sejak 1960. "Pada 2023, jumlah kelahiran mencapai 9,02 juta dengan tingkat kelahiran 6,39 per seribu," kata NBS pada hari Rabu, turun dari 9,56 juta kelahiran tahun 2022.

Tiongkok mengakhiri kebijakan "satu anak" yang ketat, diberlakukan tahun 1980-an, karena kekhawatiran kelebihan penduduk, pada 2016 dan mulai memperbolehkan pasangan memiliki tiga anak tahun 2021.

Baca juga: Ekspor RI ke Tiongkok Naik 25,66%, Terbanyak Feronikel

Namun, hal itu gagal mengubah tren penurunan demografi untuk sebuah negara yang telah lama mengandalkan angkatan kerja besar sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Banyak yang menyalahkan penurunan tingkat kelahiran pada biaya hidup yang melonjak tinggi, serta jumlah perempuan yang bekerja dan mengejar pendidikan tinggi yang semakin meningkat.

"Tren penurunan populasi Tiongkok pada dasarnya tidak mungkin di balik," kata He Yafu, demografer China independen, kepada AFP.

"Meskipun fertilitas didorong, tidak mungkin bagi tingkat fertilitas Tiongkok untuk naik ke tingkat penggantian, karena generasi muda sekarang secara mendasar telah mengubah konsepnya tentang fertilitas dan umumnya tidak bersedia memiliki lebih banyak anak," ujarnya.

Untuk menunda krisis ekonomi saat jumlah angkatan kerja dewasa menurun, He mengatakan pemerintah seharusnya memberlakukan lebih banyak insentif termasuk tunjangan pengasuhan anak, "mengembangkan layanan penitipan anak universal, dan meningkatkan tingkat anak di bawah usia tiga tahun masuk sekolah taman kanak-kanak". (AFP/Z-3)