Figur Oposisi RD Kongo Umumkan Aliansi dengan Pemberontak M23

SEORANG figur oposisi Kongo yang tinggal di pengasingan mengumumkan pembentukan aliansi politik-militer dengan pemberontak M23 dan kelompok bersenjata lainnya, mendorong pemerintah Kongo memberi peringatan kepada Kenya tentang "konsekuensi" karena menjadi tuan rumah bagi dirinya.

Corneille Nangaa, mantan kepala komisi pemilihan Kongo, membuat pengumuman tersebut di Nairobi. Berdiri di sampingnya di sebuah hotel di ibu kota Kenya adalah "presiden" M23, Bertrand Bisimwa.

Iklim politik dan keamanan di Republik Demokratik Kongo sangat tegang menjelang pemilihan 20 Desember. Setelah beberapa tahun tidak aktif, pemberontak M23 ("March 23 Movement") mengangkat senjata lagi pada akhir 2021 dan merebut wilayah luas di provinsi timur Kivu Utara.

Baca juga: Perwira Militer DRC Dihukum Mati Terkait Pembunuhan Demonstran

Pemerintah-pemerintah Barat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengatakan bahwa Rwanda yang berdekatan telah mendukung M23, tuduhan yang dibantah oleh Kigali. Aksi pemberontak menyebabkan lebih dari satu juta orang melarikan diri dari rumah mereka, menurut PBB.

Nangaa, yang pernah menjadi presiden komisi pemilihan untuk pemilihan 2018 di RD Kongo, menyerukan "persatuan semua kekuatan politik, sosial, dan militer" untuk "membangun kembali negara" dan "memulihkan perdamaian" di negara Afrika Tengah yang miskin dan dilanda konflik.

Baca juga: Korban Penembakan Demonstrasi Anti-PBB di Kongo Dimakamkan

Dia mengatakan sedikitnya sembilan kelompok bersenjata, termasuk M23, telah bergabung dengannya dalam proyek "Aliansi Sungai Kongo" untuk "persatuan dan stabilitas nasional".

Dia membenarkan pembentukan aliansi tersebut sebagai tanggapan terhadap "lemahnya" negara Kongo selama tiga dekade dan "ketidakmampuannya mengembalikan otoritas... di seluruh negara".

Aktivitas subversif

Juru bicara pemerintah Patrick Muyaya menuntut penjelasan dari Kenya karena menjadi tuan rumah "aktivitas subversif", menyebut pengumuman tersebut "tidak patriotik" dan mengatakan Nangaa seharusnya malu. "Akan jelas ada konsekuensi diplomatik," tambah Muyaya.

Saat ini sekitar tujuh juta warga Kongo terpaksa mengungsi di dalam negeri mereka sendiri, terutama akibat konflik bersenjata dan ketidakamanan, menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

Dalam beberapa bulan terakhir, serangkaian bentrok antara Nangaa dan Presiden Kongo Felix Tshisekedi telah menjadi berita utama. Dalam wawancara pada Oktober dengan France 24, Nangaa mengklaim selama pemilihan 2018, ketika dia bertanggung jawab atas proses pemilihan, telah disepakati "perjanjian berbagi kekuasaan" antara Tshisekedi dan mantan presiden Joseph Kabila.

"Perjanjian tersebut divalidasi dan disertifikasi oleh presiden Afrika Selatan, mantan presiden Kenya, dan presiden Mesir," katanya.

Martin Fayulu, kandidat yang kalah dalam pemilihan presiden 2018, mengklaim telah memenangkan dengan 61% suara dan mengecam kudeta pemilihan yang direkayasa Kabila dan Tshisekedi.

Menteri luar negeri Prancis pada saat itu, Jean-Yves Le Drian, berbicara tentang kompromi ala Afrika. Tshisekedi, yang mencalonkan diri untuk pemilihan kembali minggu depan, membantah adanya "aturan curang" dengan pendahulunya. (AFP/Z-3)