Menlu Serukan Tiga Aksi Nyata Terkait Kenaikan Permukaan Air Laut

Menteri luar negeri (Menlu) Retno Marsudi menyerukan negara-negara bersatu menghadapi ancaman kenaikan permukaan air laut. 

“Ancaman ini nyata dan dekat sekali, dan sudah berdampak bagi negara-negara pulau dan kepulauan. Meski jika pemanasan global dibatasi hingga 1,5 derajat Celcius, tidak akan bisa menahan naiknya permukaan air laut”, ungkap Retno dalam Breakfast Summit Addressing the Existential Threats Posed By Sea-Level Rise di New York, Amerika Serikat, Kamis (21/9). 

Indonesia menawarkan tiga aksi nyata untuk mengatasi masalah peningkatan permukaan air laut. Pertama upaya pencegahan dan mitigasi.

Baca juga: Babak Baru Kesepakatan Perjanjian Laut Lepas Dunia

"Ini harus jadi aksi pertama dan utama dalam mencegah terus naiknya permukaan laut. Retno mengajak negara-negara dapat memenuhi komitmen globalnya untuk mengurangi emisi dan memperlambat perubahan iklim," ujar Retno.

Langkah kedua ialah upaya adaptasi dampak perubahan iklim. Retno menyampaikan sangat penting untuk memastikan negara-negara pantai dan para nelayan memiliki ketahanan dalam menghadapi dampak perubahan iklim ini, khususnya dalam rangka melindungi kehidupan mereka.

Baca juga: PM Tuvalu: Keberadaan Negara Tetap Tak Tergoyahkan Meski Terendam

“Indonesia siap berkolaborasi untuk melakukan berbagai upaya adaptasi khususnya dalam bidang pembiayaan inovatif (innovative financing), pengembangan kapasitas dan bantuan teknis,” tambahnya.

Sedangkan langkah terakhir ialah menjaga keutuhan wilayah negara. 

Bila masalah permukaan air laut tidak ditangani dengan baik, lanjut Retno, berdampak pada isu dieliminasi perbatasan maritim. Bahkan, di masa yang akan datang, isu ini dapat menciptakan ketidakpastian dan konflik. 

“Karena itu, kita perlu terus mendorong digunakannya pendekatan hukum internasional untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga hak-hak dan mata pencaharian,” tambahnya.

Dalam pertemuan ini, Menlu Retno mengajak negara-negara pulau dan kepulauan menyuarakan kepentingannya dan menunjukkan keberadaan mereka kepada dunia. Menlu menyampaikan rencana Indonesia yang akan menyelenggarakan Pertemuan High-Level Meeting of the Archipelagic and Island States Forum pada tanggal 11 Oktober 2023 di Bali.

Breakfast Summit diselenggarakan di sela-sela SMU PBB oleh Presiden General Assembly, Perdana Menteri Tuvalu, Presiden Republik Palau, Presiden Republik Kepulauan Marshall, dan Pusat Mobilitas Iklim Global PBB. Breakfast Summit bertujuan untuk menggalang komitmen politik, mobilisasi sumber daya, dan tindakan nyata dalam mendukung Negara-negara Kepulauan Kecil Berkembang Pasifik (SIDS) untuk memperkuat aksi iklim dan memitigasi dampak perubahan iklim.  (RO/Z-3)