Pita Dipastikan Gagal Pimpin Thailand

UPAYA pemimpin reformis Thailand Pita Limjaroenrat menjadi perdana menteri berakhir pada Rabu (19/7). Meskipun partainya memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan umum pada Mei, setelah militer dan pro-kerajaan menghalangi upayanya untuk berkuasa melalui serentetan regulasi.

Ketua Umum Partai Move Forwad (MFP) ini mendapat dukungan tinggi dari kaum muda dan perkotaan Thailand yang frustrasi oleh pemerintahan militer. Tetapi upayanya untuk membentuk pemerintahan telah tersandung, terbaru oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Pria berusia 42 tahun itu secara dramatis diskors dari parlemen oleh putusan tersebut. Artinya karir politiknya dapat berakhir, jika anggota parlemen memutuskan untuk menolak dirinya maju kembali di pemungutan suara kedua Perdana Menteri (PM).

Baca juga: Ancam Kehormatan Kerajaan Thailand, Pita Limjaroenrat Gagal Jadi PM

"Saya ingin mengucapkan selamat tinggal sampai kita bertemu lagi," katanya sambil mengangkat tinjunya saat meninggalkan lantai pertemuan disambut sorak-sorai sekutu partai.

Mahkamah Konstitusi Thailand tengah mengusut keterlibatan Pita dalam penguasaan media. Acuannya terhadap peraturan yang menyatakan anggota parlemen dilarang memiliki saham atau menguasai media.

Baca juga: Perdana…! Mahasiswa Unsoed KKN Internasional di Thailand

Padahal, kata Pita, kasusnya disandarkan pada stasiun televisi yang tidak lagi mengudara sejak 2007. Lulusan Universitas Harvard dan berbisnis di sektor agrifood ini mengatakan saham itu diwarisi dari ayahnya.

Dia memiliki waktu 15 hari untuk menanggapi kasus tersebut. Setelah dia meninggalkan parlemen, anggota parlemen memberikan suara dengan selisih besar untuk memutuskan bahwa dia tidak dapat dipertimbangkan untuk jabatan itu untuk kedua kalinya.

"Pita tidak dapat dicalonkan dua kali dalam sidang parlementer ini," kata Juru Bicara Wan Muhamad Noor Matha.

Lusinan pendukung menangis dan meneriakkan makian di barisan besar polisi anti huru hara yang menjaga gerbang parlemen setelah berita penangguhan Pita tersiar.

"Apapun pendapat mereka, mereka harus mengikuti peraturan dan perintah yang ditetapkan oleh polisi," kata Archayon Kraithong, juru bicara Kepolisian Kerajaan Thailand.

Sebelum ditangguhkan Mahkamah Konstitusi, Pita juga kehilangan lusinan suara untuk menjadi Perdana Menteri. Pita ditentang Senat Thailand yang dipenuhi pejabat militer, dengan hanya 13 dari 249 senator aktif yang memilih Pita minggu lalu.

Kasus Lain

Pengadilan setuju mendengarkan kasus yang menyatakan janji kampanye MFP untuk mengamandemen undang-undang pencemaran nama baik kerajaan Thailand, sama saja dengan rencana untuk menggulingkan monarki konstitusional.

Partai Pita telah menolak untuk mengkompromikan janjinya untuk merevisi undang-undang, yang dapat memungkinkan pengkritik monarki yang dihukum dipenjara hingga 15 tahun. Janji politik MFP juga menimbulkan ancaman bagi monopoli bisnis milik keluarga yang memainkan peran besar dalam ekonomi kerajaan.

Pita bukan orang pertama yang digagalkan meraih tampuk kekuasaan. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah menjegal pemimpin miliarder partai pendahulu MFP, Thanathorn Juangroongruangkit.

Dia didiskualifikasi sebagai anggota parlemen pada 2019 setelah melanggar aturan serupa Pita, memiliki saham di media massa. Koalisi yang mendukungnya diperkirakan akan berada di belakang taipan properti Srettha Thavisin, berpotensi menurunkan MFP untuk menjadi oposisi. Partai Pheu Thai pimpinan Srettha dipandang sebagai kendaraan bagi klan politik Shinawatra, yang anggotanya termasuk dua mantan perdana menteri yang digulingkan oleh kudeta militer pada 2006 dan 2014.

Namun sebagai pengusaha sukses yang disukai sesama pemimpin bisnis, pria berusia 60 tahun itu dipandang sebagai tokoh potensial yang dapat diterima elite Thailand. Prawit Wongsuwan, 77, mantan panglima militer Thailand yang menjabat sebagai orang nomor dua di junta yang mengambil alih kekuasaan pada 2014, juga dicalonkan blok militer parlemen.

Pemilih Thailand dengan tegas menolak partai-partai yang didukung tentara dalam pemilihan Mei. Analis politik Thitinan Pongsudhirak mengatakan kepada AFP prospek kehadiran militer di pemerintahan berikutnya dapat memicu reaksi di negara yang tidak asing dengan kerusuhan politik. (AFP/Z-3)