Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan pentingnya penerapan nilai-nilai demokrasi untuk mencegah praktik korupsi. Kerugian akibat korupsi di dunia semakin menyedihkan.
"Saya juga sebutkan bahwa menurut WEF (Forum Ekonomi Dunia) kerugian akibat korupsi secara global mencapai US$2,6 triliun per tahun. Angka itu jauh lebih tinggi dari kebutuhan dana yang diperlukan untuk mengatasi kelaparan global sebesar US$40 miliar per tahun," kata Retno dalam keterangan resmi terkait Pertemuan 2nd Summit for Democracy di Seoul, Korea Selatan, Senin (4/4).
Menurut dia Summit for Democracy yang diinisiasi oleh Amerika Serikat sejak 2021 diisi juga oleh sambutan Presiden Joko Widodo secara virtual.
Baca juga: Tidak Cukup Nota Protes, Indonesia Perlu Ubah Sikap Politik Fiji
Di dalam pre-recorded statement, kata dia, Presiden Jokowi menyampaikan demokrasi harus inklusif. Sistem ini harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua untuk maju dan berkontribusi.
Demokrasi juga harus mendatangkan perdamaian dan stabilitas, dan bukan ditujukan untuk mempertajam rivalitas.Untuk itu, Indonesia berkomitmen menjadikan demokrasi sebagai alat untuk mengembangkan persahabatan dan membangun dunia yang lebih baik.
Baca juga: Indonesia Minta Dunia Perkuat Kemitraan Global untuk LDCs
"Sementara pertemuan yang saya hadiri, sekali lagi adalah pertemuan pada tingkat menteri untuk kawasan Indo-Pasifik dengan mengambil tema anti-korupsi; Challenges and Progress in Addressing Corruption," paparnya.
Dalam Pertemuan yang dibuka oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol tersebut Retno menyatakan yang diperlukan dunia adalah demokrasi yang kuat dan sehat. Untuk mencapai itu, diperlukan beberapa hal utama.
Pertama, kata Retno, pentingnya menghormati supremasi hukum. Tidak boleh ada satu pihak pun yang berada di atas hukum. Lembaga anti-korupsi harus diperkuat agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Kedua, pentingnya melibatkan publik dalam memerangi korupsi. Demokrasi membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam good governance. Ketiga, pentingnya mendorong kolaborasi global dalam memerangi korupsi.
"Saya sampaikan bahwa upaya melawan korupsi tidak dapat dilakukan secara sendirian terutama jika melibatkan jumlah aset yang besar dan lintas-negara," jelasnya.
Kerja sama internasional yang perlu dilakukan tidak terbatas pada pertukaran informasi dan pembangunan kapasitas. Melainkan harus juga melibatkan kerjasama mutual legal assistance, ekstradisi, serta mempermudah asset recovery.
"Saya menekankan bahwa tidak boleh ada negara yang menjadi surga bagi koruptor untuk menyembunyikan aset mereka. Di akhir pernyataan, saya tegaskan bahwa demokrasi dan good governance harus saling memperkokoh satu sama lain agar dapat memberantas korupsi," pungkasnya. (Cah/Z-7)
MENTERI Luar Negeri Australia Penny Wong membagikan video di media sosial yang memperingatkan warga Australia untuk segera meninggalkan Libanon.
Retno menekankan pentingnya inklusivitas ekonomi yang melibatkan perempuan, serta perlunya dukungan internasional untuk kebijakan larangan opium.
Untuk pertama kalinya, di pertemuan Doha III ini, hadir otoritas de facto atau de facto authority (DFA) di Afghanistan, yaitu Taliban.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menggambarkan bahwa situasi Palestina saat ini semakin memburuk. Oleh karena itu, diplomasi Indonesia untuk Palestina tidak pernah berhenti.
Indonesia berkomitmen membangun kerja sama yang lebih kuat dengan Turki, serta dapat berkontribusi terhadap perdamaian dan kemakmuran global.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyebut Indonesia dan Belanda memiliki kemitraan yang sangat baik dan kuat.
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Presiden RI Joko Widodo juga menerima tanda jasa kehormatan, Order of Zayed dari Presiden PEA.
Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (Himahi) Universitas Budi Luhur dengan bangga mengumumkan penyelenggaraan ASEAN+ Youth Environmental Action (AYEA) 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved