Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PBB menilai penghapusan pendidikan untuk anak-anak perempuan di Afghanistan sangat diskriminatif dan mendesak pemerintah Taliban untuk membuka kembali sekolah bagi anak perempuan di semua tingkatan.
"Penyangkalan atas pendidikan sekolah menengah dan akses ke universitas jelas diskriminatif, sangat menyusahkan anak perempuan dan perempuan--bersama dengan keluarga dan komunitas mereka--dan sangat merusak negara secara keseluruhan," kata Juru Bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Marta Hurtado dalam jumpa pers, Selasa (21/3).
Dia mencatat, pekan ini, anak-anak perempuan di Afghanistan seharusnya memulai tahun ajaran baru di sekolah menengah, dengan membawa harapan dan cita-cita mereka.
Baca juga : Sekolah di Afghanistan Kosong saat Tahun Ajaran Baru Dimulai. Kok Bisa?
Namun, selama setahun terakhir, kata dia, anak-anak perempuan di negara itu tidak diizinkan mengikuti kelas dari tingkat 6 sampai 12.
"Kami mendesak otoritas de facto untuk membuka sekolah bagi anak perempuan di semua tingkatan, serta universitas," tutur Hurtado.
Dia menggarisbawahi bahwa dengan menolak hak pendidikan anak perempuan dan perempuan, mereka dibiarkan rentan terhadap kekerasan, kemiskinan, dan eksploitasi--sehingga bisa melemahkan setengah populasi Afghanistan.
Baca juga : Temui Taliban, PBB Desak Pencabutan Larangan Perempuan Kuliah
Menegaskan bahwa tindakan Taliban tersebut kontraproduktif dan tidak adil, Hurtado mengingatkan diskriminasi struktural tersebut juga sangat merusak kemungkinan pemulihan dan pembangunan negara itu di masa depan.
Untuk itu, dia mendesak Taliban untuk memenuhi janji dalam memberikan hak pendidikan bagi anak perempuan dan perempuan di Afghanistan.
"Kantor kami mendesak agar mereka menghormati janji ini, tanpa penundaan," ujar Hurtado.
Setelah kembali berkuasa di Afghanistan pada 2021, atau 20 tahun setelah hengkangnya pasukan Barat pimpinan Amerika Serikat (AS) dari Kabul, Taliban melarang anak perempuan mendapatkan pendidikan di sekolah menengah dan di universitas. (Ant/Z-1)
Secara singkat, syariah merupakan sistem hukum agama yang diambil dari Al-Qur'an sebagai kalam Allah dan Hadis atau perkataan atau tindakan Nabi Muhammad SAW.
Meski Taliban melarang perempuan berolahraga, Fariba dan Yulduz Hashimi akan bertanding dengan membawa nama Afghanistan.
Penyaluran vaksin polio itu dilakukan melalui kerja sama antara Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian AID dengan United Nations Children's Fund (UNICEF).
Retno menekankan pentingnya inklusivitas ekonomi yang melibatkan perempuan, serta perlunya dukungan internasional untuk kebijakan larangan opium.
Untuk pertama kalinya, di pertemuan Doha III ini, hadir otoritas de facto atau de facto authority (DFA) di Afghanistan, yaitu Taliban.
EMPAT dari lima orang ingin negaranya meningkatkan upaya mengatasi perubahan iklim. Demikian laporan survei PBB yang dianggap sebagai survei terbesar mengenai isu tersebut.
Indonesia menyarankan bahwa isu perempuan di Afghanistan harus terus disertakan sebagai salah satu prioritas dalam engagement komunitas internasional dengan Taliban.
Menurut JK, Afghanistan sekarang jauh lebih tenang dan aman dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Melalui Dana Global Pendidikan Tidak Boleh Ditunda milik PBB, Somaya Faruqi, mahasiswa Afghanistan suarakan pentingnya pendidikan untuk perempuan setelah dilarang oleh Taliban.
Korban tewas akibat serangan bom bunuh diri oleh kelompok IS di Pakistan naik menjadi 63 orang. Sebanyak 123 orang lainnya juga dilaporkan masih dalam perawatan karena mengalami luka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved