Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
INDONESIA menegaskan posisi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang bersatu untuk mengimplementasikan Konsensus Lima Poin dalam mengatasi krisis politik di Myanmar.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam konferensi pers usai pertemuan menteri-menteri luar negeri ASEAN pada ASEAN Foreign Ministers Retreat (AMM), di Jakarta, hari ini.
“Terkait isu Myanmar, menteri-menteri luar negeri ASEAN menegaskan kembali pendekatan bersama dalam implementasi Konsensus Lima Poin,” kata Retno.
Pernyataan itu seakan menjawab keraguan soal kapabilitas dan kredibilitas ASEAN dalam menjawab tantangan di kawasan.
Sejumlah laporan media bahkan menyebut ASEAN tidak satu suara karena negara anggotanya memiliki pandangan berbeda dalam merespons isu Myanmar. Thailand, misalnya, yang memilih untuk terlibat dengan Myanmar melalui inisiatif seperti forum tidak resmi pada Desember lalu sebelum forum tersebut diboikot oleh setengah anggota ASEAN.
Namun Retno menegaskan bahwa ASEAN memiliki pendekatan dan sikap bersama dalam menangani situasi di Myanmar.
“Indonesia telah mengajukan dan merundingkan implementasi Konsensus Lima Poin. Rencana ini telah mendapat dukungan luas dari seluruh anggota,” kata Retno.
“Ini menunjukkan kesatuan yang kuat dari anggota ASEAN untuk mengimplementasikan Konsensus Lima Poin.”
Baca juga: Indonesia akan perluas dana COVID-19 jadi ASEAN Response Fund
Konsensus Lima Poin adalah keputusan para pemimpin ASEAN setelah pertemuan khusus, yang juga dihadiri oleh pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, untuk membantu negara itu mengatasi krisis politiknya.
Konsensus itu menyerukan penghentian kekerasan di Myanmar, menunjuk utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk bertemu dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar.
Staf Khusus Menlu untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya menjelaskan bahwa Indonesia juga telah membentuk kantor utusan khusus yang memungkinkan para menteri luar negeri ASEAN melakukan koordinasi internal guna mencapai solusi hingga menciptakan dialog nasional bersama semua pihak di Myanmar.
“Mereka (anggota ASEAN) menyerahkan sepenuhnya ke Indonesia sebagai ketua ASEAN, dan Indonesia akan melaporkan perkembangan terkini kepada negara-negara ASEAN tentang perkembangan yang akan dan sudah dilakukan,” katanya.
“Pada intinya ASEAN bersatu. Ini proses yang belum bisa kami bagikan ke publik tapi mudah-mudahan bisa memberikan indikasi positif dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Retno menambahkan.(Ant/OL-4)
SEORANG WNI asal Sumatera Utara berinisial FK berhasil diselamatkan dari wilayah konflik di Laukkaing, Myanmar dan tiba di Medan pada Jumat (1/12).
Presiden Joko Widodo mengatakan upaya untuk membantu mengembalikan perdamaian dan stabilitas di Myanmar akan membutuhkan waktu yang panjang.
SEKJEN PBB Antonio Guterres menyampaikan pihaknya mendukung penuh inisiatif kepresidenan ASEAN dan 5 poin konsensus untuk menuntaskan krisis di Myanmar.
AMNESTY International menyebut 2022 sebagai tahun perang dan protes. Mulai dari invasi Rusia di Ukraina, protes di Iran, hingga konflik di Myanmar serta Etiopia.
PEMERINTAH bayangan Myanmar telah meminta bantuan internasional untuk mempersenjatai pasukan perlawanannya melawan militer yang berkuasa.
PASUKAN junta Myanmar membunuh beberapa anggota pasukan pertahanan lokal dalam satu hari bentrokan, pada Jumat (10/9).
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Presiden RI Joko Widodo juga menerima tanda jasa kehormatan, Order of Zayed dari Presiden PEA.
Retno menekankan pentingnya inklusivitas ekonomi yang melibatkan perempuan, serta perlunya dukungan internasional untuk kebijakan larangan opium.
Untuk pertama kalinya, di pertemuan Doha III ini, hadir otoritas de facto atau de facto authority (DFA) di Afghanistan, yaitu Taliban.
Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (Himahi) Universitas Budi Luhur dengan bangga mengumumkan penyelenggaraan ASEAN+ Youth Environmental Action (AYEA) 2024.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menggambarkan bahwa situasi Palestina saat ini semakin memburuk. Oleh karena itu, diplomasi Indonesia untuk Palestina tidak pernah berhenti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved