Indonesia Dorong Implementasi Lima Poin Kesepakatan untuk Bantu Krisis Myanmar

INDONESIA berkomitmen untuk terus mendorong implementasi Lima Poin Kesepakatan para pemimpin ASEAN atau Five Point Consensus dalam membantu penyelesaian isu Myanmar.

Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam keterangannya selepas menghadiri Kick-off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (29/1).

"Ya kita konsisten agar Five Point Consensus itu betul-betul bisa diiplementasikan, bisa dijalankan. Kita konsisten ke sana," tegas Jokowi.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut isu Myanmar akan menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan pertama para Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta awal Februari mendatang. Lima Poin Kesepakatan akan menjadi platform dan mekanisme utama ASEAN dalam membantu negara yang kini berada di bawah kepemimpinan Junta Militer itu.

"Kita ingin implementasi Five Point of Consensus ini menjadi platform utama, mekanisme utama dari ASEAN untuk berkontribusi, untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. Tetapi sekali lagi, yang dapat menolong Myanmar itu adalah bangsa Myanmar sendiri. ASEAN itu hanya membantu mereka. Ini kan negara berdaulat," jelas Retno

Lebih lanjut, ia menyebut Indonesia selalu menyampaikan pesan kepada Junta Militer Myanmar bahwa implementasi Lima Poin Kesepakatan adalah satu-satunya pendekatan ASEAN untuk membantu Myanmar. Sayangnya, hingga saat ini belum ada kemajuan signifikan.

"Kita akan berusaha terus mencoba mengajak semua pihak yang ada di Myanmar untuk mengimplementasikan poin-poin itu," imbuhnya.

Kendati demikian, ia menekankan bahwa isu yang ditangani ASEAN bukanlah soal Myanmar saja.

Permasalahan di negara itu memang genting, tetapi bukan berarti negara-negara anggota hanya akan fokus pada pembahasan satu masalah itu saja.

Menlu menjelaskan bahwa prioritas dari keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 adalah mempercepat pembangunan komunitas demi kepentingan rakyat di kawasan.

"Tentunya kewajiban kita adalah membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya, tetapi kita tidak ingin isu Myanmar kemudian menyandera semua proses yang sedang berjalan di ASEAN. Kita ingin pastikan proses ini berjalan terus," tandasnya. (OL-8)