Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KONFLIK Myanmar harus segera diselesaikan oleh seluruh kekuatan kelompok negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Sebab, isu tersebut dapat menimbulkan dampak buruk, seperti menyandera seluruh agenda ASEAN.
"Permasalahan Myanmar cukup kompleks. Bukan hanya soal junta dan masyarakat, namun juga konflik horizontal yang meluas. Termasuk kelompok yang ingin memisahkan diri," ujar Direktur CSIS Yose Rizal Damuri, Rabu (25/1).
Dalam diskusi tersebut, hadir Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo, Direktur Perundingan Perdagangan ASEAN Kemendag Dina Kurniasari, Dosen Hubungan Internasional UGM Randy Wirasta Nandyatama, Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan dan CEO S. ASEAN International Advocacy & Consultancy Shanti Shamdasani.
Lebih lanjut, Yose mengatakan bahwa Indonesia dalam menyelesaikan konflik Myanmar, harus belajar dari penyelesaian krisis di Kamboja. Kendati demikian, dirinya mengamini persoalan di Myanmar jauh lebih kompleks.
Baca juga: Masih Dipenjara, Hukuman Aung San Suu Kyi Ditambah
"Isu Myanmar harus menjadi isu prioritas. Sebab bukan hanya masalah Myanmar, namun isu yang banyak tersandera oleh isu Myanmar dan potensi failed state. Di sana banyak kelompok yang diuntungkan dan dirugikan dari sisi ekonomi," jelas Yose.
Menurutnya, keketuaan Indonesia di ASEAN harus mencegah konflik Myanmar berlarut-larut, seperti Somalia. Selain itu Indonesia perlu menuntaskan isu tersebut, agar Myanmar tidak menjadi pertarungan proksi blok Barat dan Timur.
"Dengan demikian isu Myanmar harus ditangani lebih serius dan mendapat porsi perhatian Indonesia sebagai ketua ASEAN ke depan," sambungnya.
Baca juga: PBB Blokir Junta Militer Myanmar Ambil Alih Kursi Keanggotaan
Pertanyaan besar itu harus dijawab oleh agenda ASEAN yang dibawa Indonesia. Harapan terhadap Indonesia dikatakannya cenderung lebih besar. Sebab, pemerintah Indonesia sejak 2011 sudah menyebar sejumlah inisiatif.
"Saya belum melihat terobosan dan harapan di atas keketuaan Brunei dan Kamboja, yang dipandang tidak memberikan kesuksesan," pungkas dia.
Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo menyebut Indonesia sebagai pemimpin ASEAN, dituntut mengatasi masalah global. Misalnya, terkait peningkatan biaya hidup, cuaca ekstrem, perselisihan antarnegara, kegagalan mitigari perubahan iklim dan polarisasi yang semakin melebar.(OL-11)
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
Diskusi antara Prancis dan Niger dilakukan terkait kelanjutan prajurit asal Prancis.
Capres Gabon dari oposisi Albert Ondo Ossa mengatakan pengambilalihan militer hanya revolusi bukan kudeta.
SEKELOMPOK perwira senior militer Gabon mengambil alih kekuasaan pada Rabu (30/8), seusai menuduh curang hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dimenangkan petahana Ali Bongo Ondimba.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Sekitar 170.000 warga sipil, lebih dari setengah perkiraan populasi di Negara Bagian Karenni, telah mengungsi sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved