Parlemen Dunia Sepakat Menjadi Mediator Konflik Rusia-Ukraina

PARLEMEN dunia sepakat memfasilitasi dialog serta jembatani mediasi untuk konflik Ukraina-Rusia. Kesepakatan itu dimasukan pada daftar urusan mendesak (emergency item) sebagai resolusi damai yang diputuskan dalam sidang majelis Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144, Rabu (23/3).

"Resolusi diadopsi dengan kesepakatan," ujar Presiden IPU Duarte Pacheco memimpin sidang.

Rancangan resolusi damai untuk konflik Rusia-Ukraina diusulkan oleh Serlandia Baru pada Senin (21/3). Resolusi itu berjudul "Resolusi Damai terhadap Perang di Ukraina, Penghormatan terhadap Hukum Internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Integritas Teritorial” yang akhirnya diadopsi dalam sidang.

Anggota Komite Penyusun dari Maldives Jeehan Mahmood mengatakan seluruh anggota sepakat untuk menjaga perdamaian dan berkomitmen untuk menghormati batas wilayah. IPU, sebagai organisasi parlemen dunia, ujarnya, berperan dalam melakukan mediasi dan memfasilitasi dialog. Adapun delegasi yang berpartisipasi sebagai Komite Penyusun antara lain Belarusia, Demokratik Republik Kongo, Indonesia, Kazahktan, Kuwait, Meksiko, Polandia, Afrika Selatan, Britania Raya, Norwegia dan Madives.

Pada intinya, dalam resolusi itu semua negara sepakat bahwa Rusia telah melanggar prinsip-prinsip dasar yang diabadikan dalam piagam PBB termasuk penghormatan atas kemerdekaan, keselamatan dan integritas teritorial yang diakui oleh negara- negara anggota PBB.

Resolusi itu juga mendorong koridor kemanusiaan segera dilakukan untuk menyelamatkan warga sipil dan memberi perhatian pada perempuan, anak-anak, lansia serta penyandang disabilitas.

Baca juga: Bertemu Ketua Parlemen Timor-Leste, Puan Singgung Penyelesaian Batas Negara

"Resolusi ini mendorong seluruh parlemen berupaya sepenuhnya mendukung perdamaian terhadap situasi yang saat ini. Itu membahayakan tidak hanya kawasan (Eropa), tapi juga seluruh dunia," ujar Mahmood.

Dalam rancangan resolusi itu, anggota IPU menyerukan diplomasi, dialog antarparlemen dan memfasilitasi resolusi damai serta aksi konkrit parlemen termasuk diantaranya mempertemukan parlemen Ukraina dan Rusia.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Mardani Ali Sera mengatakan Indonesia tidak ingin turut mengecam salah satu pihak yakni Rusia seperti negara-negara Eropa. Parlemen Indonesia, ujar dia, ingin proses dialog kedua negara yang berkonflik segera dilakukan.

"Teman-teman Eropa ingin kecam Rusia, buat kita jadi jembatan. Makanya kita ingin Rusia juga ikut (dalam dialog) karena yang terpenting bukan cuma mengecam tapi segera hentikan, setelah itu proses diplomasi berjalan," terang Mardani.

Pada sidang majelis IPU dengan agenda debat umum, Selasa (22/2), delegasi Rusia melalui video konferensi mengatakan keberatan terhadap Komite Eksekutif bahwa tudingan yang ditujukan terhadap negaranya bias karena hanya dari satu pihak. Sementara Parlemen Ukraina menyampaikan tidak bisa hadir karena memang kesulitan karena sedang dalam kondisi yang tidak ideal.

"Rusia complaint perang ini, tidak dimulai kemarin, sudah dari 2014 tetapi memang suara Rusia tidak terdengar dan suara Ukraina dan Eropa jauh lebih nyaring," terang Mardani. Sidang IPU ke-144 akan ditutup Kamis (24/3), yang nantinya menghasilkan resolusi untuk diakomodasi. (OL-4)