Aktivis Peduli TKI Dukung Kebijakan Penutupan PRT ke Timur Tengah

MENTERI Ketenagakerjaan RI M Hanif Dhakiri mendapat apresiasi dan dukungan atas kebijakan penutupan dan pelarangan penempatan pembantu rumah tangga ke seluruh negara di kawasan Timur Tengah, dari berbagai organisasi peduli TKI Arab Saudi.

Hal ini disampaikan oleh Menaker Hanif Dhakiri seusai pertemuan dengan organisasi peduli TKI Arab Saudi dari berbagai kelompok di Jeddah, Arab Saudi, Senin (23/5), yang didampingi oleh Acting Konsulat Jenderal RI di Jeddah Dicky Yunus, Dirjen Binapentasker Hery Sudarmanto, dan Dirjen Binalattas Khairul Anwar.

"Seluruh aktivis peduli TKI menyampaikan keluhan mengenai banyaknya masalah TKI domestik sehingga mereka mendukung kebijakan pemerintah dalam menutup pengiriman TKI domestik ke seluruh negara di kawasan Timur Tengah," demikian kata Hanif dalam keterangan tertulis, Rabu (25/5).

Pertemuan itu dihadiri oleh berbagai komponen organisasi peduli TKI Arab Saudi, antara lain Garda BMI, BMI-SA, Liputan BMI, dan Posper TKI. Hadir juga perwakilan organisasi keagamaan yaitu PCI NU dan PCI GP Ansor serta perwakilan dari beberapa partai politik di Arab Saudi yaitu PKB, PDIP, Partai Gerindra, dan PKS.

"Kami apresiasi kebijakan Pak Menteri menutup pengiriman TKI domestik ke Timur Tengah. Kebijakan ini sangat penting karena lebih banyak masalahnya ketimbang manfaatnya," demikian kata Dody dari Garda BMI Arab Saudi.

Lebih lanjut, Dody menjelaskan masalah-masalah yang sering muncul, antara lain perlakuan yang tidak manusiawi dari majikan, gaji yang rendah bahkan sering tidak dibayar, gaji yang diberikan majikan ke pembantu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan ke perusahaan jasa TKI, pelanggaran kontrak kerja, dan sebagainya.

"Kami menemukan majikan melakukan kontrak dengan perusahaan jasa TKI sebesar SR45 ribu per tahun atau setara dengan Rp171 juta. Namun, perusahaan memberikan gaji kepada pembantu hanya SR1,500 per bulan untuk membayar gaji atau setara dengan Rp5,7 juta per bulan (Rp 68 juta per tahun). Kami juga menemukan TKI hanya mendapatkan gaji SR1,100 per bulan di sektor formal dan tempat istirahatnya sangat tidak layak," jelas Dody.

Selain itu, para aktivis juga meminta pemerintah mengatasi pengiriman TKI ilegal pascakebijakan penutupan pengiriman ke Timur Tengah. Pengiriman TKI ilegal ke Timur Tengah menggunakan visa umrah dan visa ziarah. Modusnya, jumlah orangnya sama dalam satu rombongan antara keberangkatan dan kepulangan, tetapi daftar orangnya berbeda.

Mereka pun berharap bahwa ke depan tidak ada lagi TKI domestik di Arab Saudi khususnya dan Timur Tengah pada umumnya.

Seusai bertemu masyarakat Indonesia di Jeddah, Menaker Hanif Dhakiri melanjutkan kunjungannya ke Riyadh keesokan harinya (Selasa, 24/5). Sebelumnya Menaker menyempatkan diri berziarah di makam Rasulullah SAW di Masjid Nabawi Madinah.

Menaker bertolak dari Bandara Prince Abdulazis International Madinah pukul 8.00 waktu setempat dengan penerbangan Saudia SV1440. Menaker mendarat di Bandara King Khalid International Riyadh pukul 9.00 waktu setempat. Menaker disambut Wakil Dubes RI untuk Arab Saudi Sunarko.

Di Riyadh, Hanif Dhakiri dijadwalkan bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi, masyarakat Indonesia di Riyadh, dan mengunjungi penampungan haji. Menaker didampingi oleh Dirjen Binapentasker Hery Sudarmanto dan Dirjen Binalattas Khairul Anwar. (RO/OL-5)