Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PBB mengadakan konferensi bantuan di Jenewa pada Senin (13/9) untuk mengumpulkan lebih dari US$600 juta untuk Afghanistan dan memperingatkan krisis kemanusiaan di sana setelah pengambilalihan negara tersebut oleh Taliban.
Bahkan sebelum perebutan Kabul oleh Taliban bulan lalu, setengah dari populasi - atau 18 juta orang - bergantung pada bantuan. Pejabat PBB dan kelompok bantuan memperingatkan angka itu tampaknya akan meningkat karena kekeringan dan kekurangan uang tunai dan makanan.
Pengakhiran mendadak miliaran dolar dari sumbangan asing menyusul runtuhnya pemerintah Afghanistan yang didukung Barat dan kemenangan berikutnya dari Taliban telah menambah lebih banyak tekanan pada program-program PBB.
Namun, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan organisasinya sedang berjuang secara finansial.
"Saat ini PBB bahkan tidak mampu membayar gaji kepada pekerjanya sendiri," katanya kepada wartawan pada Jumat.
Konferensi Jenewa, yang akan dimulai pada Senin sore, akan dihadiri oleh pejabat tinggi PBB termasuk Guterres, kepala Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Peter Maurer, serta puluhan perwakilan pemerintah termasuk Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas.
Baca juga: Sekjen PBB Minta AS dan Tiongkok Cegah Perselisihan Demi Atasi Perubahan Iklim
Sekitar sepertiga dari US$606 juta yang dicari akan digunakan oleh Program Pangan Dunia (WFP) PBB yang menemukan 93% dari 1.600 warga Afghanistan yang disurvei pada Agustus dan September tidak mengonsumsi makanan yang cukup, sebagian besar karena mereka tidak bisa mendapatkan akses ke uang tunai untuk membayarnya.
"Sekarang berpacu dengan waktu dan salju untuk memberikan bantuan penyelamatan jiwa kepada orang-orang Afghanistan yang paling membutuhkannya," kata wakil direktur regional WFP Anthea Webb.
"Kami benar-benar memohon dan meminjam untuk menghindari stok makanan habis," imbuhnya.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), badan PBB lain yang merupakan bagian dari seruan itu, sedang berusaha menopang ratusan fasilitas kesehatan yang berisiko ditutup setelah para donor mundur.(CNA/OL-5)
Secara singkat, syariah merupakan sistem hukum agama yang diambil dari Al-Qur'an sebagai kalam Allah dan Hadis atau perkataan atau tindakan Nabi Muhammad SAW.
Meski Taliban melarang perempuan berolahraga, Fariba dan Yulduz Hashimi akan bertanding dengan membawa nama Afghanistan.
Penyaluran vaksin polio itu dilakukan melalui kerja sama antara Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian AID dengan United Nations Children's Fund (UNICEF).
Retno menekankan pentingnya inklusivitas ekonomi yang melibatkan perempuan, serta perlunya dukungan internasional untuk kebijakan larangan opium.
Untuk pertama kalinya, di pertemuan Doha III ini, hadir otoritas de facto atau de facto authority (DFA) di Afghanistan, yaitu Taliban.
EMPAT dari lima orang ingin negaranya meningkatkan upaya mengatasi perubahan iklim. Demikian laporan survei PBB yang dianggap sebagai survei terbesar mengenai isu tersebut.
Ayep-Bobby juga keliling Kota Sukabumi di 90 titik dan berusaha menghadirkan solusi untuk berbagai masalah yang ada.
Korban TPPO paling banyak ditemukan melalui Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART), program pemagangan, dan kasus baru yang melibatkan judi online
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) rumah tangga miskin justru uang dan pendapatannya lebih banyak dibelikan rokok, daripada untuk beli lauk pauk (protein hewani).
BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) RI berkolaborasi dengan SMK Peternakan Lembah Hijau secara resmi meluncurkan Program Balai Ternak Kelompok Lembah Hijau Farm di Desa Tambakboyo
Berdasarkan data yang dipaparkan, hingga bulan juni total inflansi Kabupaten OKU Timur berada posisi 2,14%.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyebut pemerintah harus realistis dalam mencanangkan target Indonesia Maju 2045.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved