Kapolri: Pembebasan Sandera Terkendala Konstitusi Filipina

KEPALA Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mengungkapkan upaya pembebasan 10 warga negara Indonesia yang disandera kelompok bersenjata pimpinan Abu Sayyaf di Filipina terkendala aturan konstitusi negara tersebut.

Menurut Badrodin, konstitusi di Filipina tidak mengizinkan pasukan asing (Indonesia) melakukan operasi di wilayah kedaulatan negaranya, kecuali ada persetujuan dari parlemen untuk melakukan tindakan itu.

"Jadi kami berkoordinasi dengan kepolisian Filipina, tidak bisa lebih jauh dari itu," terang Kapolri saat rapat kerja bersama Komisi III DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/4).

Lebih lanjut, Badrodin mengatakan, Polri telah mengeluarkan surat perintah pada 2 Maret lalu untuk membentuk pasukan gabungan bersama TNI untuk mendukung kelancaran pembebasan WNI di Filipina. Pasukan tersebut melibatkan satgas antiteror.

"Mereka stand by di Nunukan, Kalimantan Utara, daerah perbatasan Indonesia-Filipina menunggu arahan jika sewaktu-waktu diizinkan bertindak," tambah dia.

Saat ini, pihak kepolisian terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dalam upaya pembebasan sandera.

Sementara itu, terkait uang tebusan terhadap para sandera, Badrodin mengatakan, pemerintah telah memberi penegasan tidak akan melakukan hal itu. (Ind/OL-5)