Partai Berkuasa Diprediksi Menang

PULUHAN juta warga Turki mendatangi sedikitnya 174 ribu tempat pemungutan suara di seantero negeri, kemarin, sebagai tanda dimulai pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) parlemen. Pemilu parlemen tersebut akan menentukan apakah partai yang telah berkuasa selama 13 tahun, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), bakal berhasil meraih kekuasaan yang lebih besar dan mengubah konstitusi.

Kantor berita pemerintah, Anadolu, mengungkapkan pemilihan umum ke-25 yang dimulai pukul 08.00 waktu setempat (13.00 WIB) hingga ditutup pukul 17.00 (22.00 WIB) itu akan diikuti 53,7 juta pemegang hak suara. Pemilu yang dikawal sebanyak 404 ribu personel keamanan itu akan memilih 550 utusan yang akan duduk di Majelis Agung Nasional (GNA).

Pemilu kali ini berlangsung di bawah bayang-bayang kekerasan setelah dua orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam serangan terhadap sebuah pawai partai pro-Kurdi, Partai Rakyat Demokratik (HDP), di Kota Diyarbakir, Jumat (5/6). Sejumlah jajak pendapat memprediksi AKP, yang didirikan Presiden Recep Tayyip Erdogan, kembali akan memenangi suara terbanyak.

Namun, raihan suara partai yang telah berkuasa selama 13 tahun itu disebut bakal turun tajam hampir 50% jika dibandingkan dengan kesuksesan pada Pemilu 2011. "Masalah utama dalam pemilu ini ialah apakah AKP akan memenangi mayoritas mutlak atau tidak, seperti yang terjadi pada 2002," ungkap Hamit Bozarslan, pakar tentang Turki yang menjabat Direktur School for Advanced Studies in the Social Sciences (EHESS).

Sistem presidensial
Erdogan berambisi AKP yang konservatif akan merebut ma-yoritas dua pertiga kursi GNA, atau sekitar 330 kursi, untuk bisa mengubah konstitusi. Jika skenario itu berhasil, upaya Erdogan untuk mengubah wajah Turki dari sistem parlementer ke sistem presidensial bakal berjalan mulus. Presiden ke-12 Turki itu berpendapat sistem yang akan dianut Ankara nantinya sedikit berbeda dari demokrasi seperti di Prancis dan Brasil.

Erdogan akan mengubah konstitusi lama yang lahir saat kudeta militer 1980. Namun, ambisi Erdogan itu dikhawatirkan para lawan politiknya bisa menandai munculnya kekuasaan yang terpusat pada satu orang. Kekhawatiran juga tumbuh karena 'gaya' Erdogan yang dilihat cenderung ke otoriter. Sebelumnya Erdogan menjabat perdana menteri periode 2003-2014. Setelah itu, dia meraih jabatan presiden.

Dalam memimpin, dia memiliki catatan kerap 'menekan' para wartawan dan kelompok dari masyarakat yang dituduh telah menghinanya. Di sisi lain, partai oposisi HDP, yang diprediksi menempati urutan keempat, dinilai bisa menjegal ambisi Erdogan jika berhasil menang lebih dari 10% suara dan melampaui ambang batas untuk bisa mengirimkan p ara perwakilan mereka ke parlemen. Sementara itu, dua partai sekuler kuat, Partai Rakyat Republik (CHP) dan Partai Gerakan Nationalis (MHP), dapat memaksa AKP membentuk sebuah koalisi untuk tetap berkuasa sejak memerintah pada 2002.