Tiongkok Bantah Retas Data AS

TIONGKOK menyebut pernyataan Amerika Serikat (AS) yang menuding negara itu berada di balik peretasan data personal empat juta pegawai federal AS tidak bertanggung jawab.

"Serangan siber umumnya anonim, dilakukan lintas batas, dan asal usulnya sulit dilacak," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hong Lei, kemarin.

Tudingan AS itu, lanjut Hong, dilontarkan tanpa melalui penyelidikan mendalam.

"Apalagi digunakan kata seperti 'mungkin'. Itu sikap yang tidak bertanggung jawab dan tidak ilmiah. Kami terus menegaskan bahwa Tiongkok menentang segala bentuk peretasan siber," tegasnya.

Kedutaan Besar Tiongkok di Washington, AS, pun menyatakan hal serupa. "Menarik kesimpulan sendiri dan membuat tudingan hipotetis itu sungguh tidak bertanggung jawab dan kontraproduktif," jelas juru bicara kedubes Zhu Haiquan.

Pada Kamis (4/6), pemerintah AS menyatakan ada pihak yang meretas data personal setidaknya empat juta karyawan federal, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. AS menduga serangan siber itu berasal dari Tiongkok.

Akibat insiden itu, Badan Urusan Personel (Office of Personnel Management/OPM) menyatakan akan mengirim notifikasi kepada pegawai federal yang data mereka diretas, mulai Senin (8/6).

"Melindungi data pegawai federal dari insiden siber yang berbahaya merupakan prioritas," kata Direktur OPM Katherine Archuleta.

OPM merupakan badan independen AS yang mengurus pelayanan sipil di pemerintahan federal. Setiap tahun, OPM bertugas menangani ratusan ribu izin keamanan dan penyelidikan latar belakang karyawan federal yang prospektif.

Sejauh ini, belum ada informasi seputar pengaruh peretasan masif itu pada Presiden AS Barack Obama atau pejabat senior pemerintahan, atau pejabat intelijen.

Sistem lemah
Penyelidikan peretasan itu telah dimulai dengan dipimpin biro investigasi federal (FBI) dan Departemen Keamanan Dalam Negeri. Pemerintah menolak menyebut dugaan motif peretasan, tapi menyatakan itu akan membuka peluang penipuan dan pencurian data pribadi.

Menurut OPM, peretasan itu mungkin sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu, sebelum pengetatan keamanan diberlakukan. Pengetatan keamanan itu termasuk membatasi akses jarak jauh, memantau koneksi bisnis, dan menggunakan peranti lunak anti malware.

Peretasan itu dipandang sebagai bukti lemahnya sistem pengamanan data federal. Tahun lalu, peretas Rusia diyakini berhasil mengakses sistem-sistem komputer yang bersifat bukan rahasia di Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS.

Para peretas juga mencuri data 100 ribu pembayar pajak dari jaringan daring Badan Pajak Internal AS (Internal Revenue Service/IRS).

Adapun Presiden Obama telah menyepakati pemberian kewenangan khusus kepada Badan Keamanan Nasional (National Security Agency/NSA) untuk melakukan pengawasan arus internet guna menelusuri peretasan komputer yang dilakukan pemerintah asing.

AS mencemaskan peretasan dilakukan kelompok teroris dan mata-mata asing untuk mengganggu infrastruktur vital termasuk pembangkit listrik atau sistem lampu lalu lintas. (AFP/I-2)