Tiongkok Akui Kedaulatan RI atas Natuna

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menerima delegasi Partai Komunis Tiongkok di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/4). Delagasi itu dipimpin oleh Kepala Departemen International dan Hubungan Luar Negeri Dewan Pimpinan Pusat Partai Komunis Tiongkok Song Tao. Ia membawa beberapa pejabat antara lain Deputi Direktur Jenderal Partai Rao Huihua dan Duta Besar China untuk Indonesia Xie Feng.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu mengatakan, pemerintah Indonesia dan Tiongkok sepakat untuk meneruskan kerja sama yang sudah terjalin maupun di bidang lainnya seperti bidang energi dan infrastruktur. Menteri BUMN Rini Soemarno dan Wakil Menteri Luar Negeri M Fachir turut hadir dalam pertemuan yang berlangsung selama 30 menit itu.

"Kerja sama-kerja sama lainnya di bidang natural resources, energi, dan di bidang infrastruktur lainnya. Itulah beberapa hal yang dibahas tadi," ujar Pramono.

Sementara itu, saat ditanya mengenai masalah Natuna, Pramono menyampaikan bahwa hal yang terjadi di perairan Natuna dengan keamanan laut Tiongkok sudah dianggap selesai. “Hal itu sudah dianggap selesai, dianggap ada kesalahpahaman, tentunya posisi Indonesia baik secara garis batas yang dimiliki, dan tradisi yang ada, kita saling menghormati. Tidak ada klaim sama sekali," ungkapnya.

Pernyataan itu disampaikan terkait insiden kapal penjaga pantai Tiongkok yang menabrak kapal Tiongkok pelaku pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia untuk menghindari penangkapan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pramono tidak menjelaskan detail proses penyelesaian persoalan itu. Ia hanya menyebutkan, Indonesia dan Tiongkok mendukung penyelesaian perseteruan di Natuna dengan jalan damai. Tiongkok, tegas Pramono, mengakui wilayah Kepulauan Natuna dan perairan yang mengelilinginya merupakan milik Indonesia. Tidak ada tumpang tindih antara Indonesia dan Tiongkok di wilayah tersebut.

Ke depan, dia yakin Indonesia dan China dapat saling menghormati wilayah perairan masing-masing. "Apa yang menjadi posisi Indonesia, baik secara garis batas yang dimiliki dan tradisi yang ada, kita saling menghormati," pungkasnya. (Pol/OL-5)