Myanmar Larang Peliputan Imigran

OTORITAS Angkatan Laut Myanmar, kemarin, melarang para wartawan untuk mendekati Pulau Thamee Hla, pulau terpencil yang dijadikan tempat penampungan lebih dari 700 imigran yang diklaim diselamatkan Myanmar pada pekan lalu.

Kantor berita AFP melaporkan para awak media telah mencoba mengakses Pulau Thamee Hla sejak pemerintah junta mengumumkan telah menemukan kapal berisi 727 orang imigran, termasuk 74 perempuan dan 45 anak-anak, di lepas pantai Myanmar. Para imigran itu dikabarkan dibawa ke Pulau Thamee Hla yang terletak di mulut Sungai Irrawaddy.

Para wartawan yang mencoba mengakses Pulau Thamee Hla dengan menggunakan kapal kecil lantas dipaksa memutar arah oleh kapal patroli Angkatan Laut Myanmar. Aparat bahkan memerintahkan para awak media untuk menghapus rekaman apa pun yang telah mereka ambil. Perlakuan tersebut dilaporkan seorang jurnalis AFP dari pulau terdekat, Haigyi.

Otoritas angkatan laut juga disebut memperingatkan para awak media untuk tidak mencoba lagi memasuki kawasan Pulau Thamee Hla. Wartawan pun diperintahkan menandatangani dokumen perjanjian untuk tidak mencoba melakukan perjalanan lagi ke tempat penampungan para imigran.

Hingga berita ini ditulis, belum ada komentar dari pihak pemerintah atau Angkatan Laut Myanmar terkait dengan laporan pelarangan awak media ke Pulau Thamee Hla itu.

Pada Sabtu (30/5), pejabat lokal dari Pulau Haigyi menyatakan seluruh migran yang disebut diselamatkan angkatan laut Myanmar itu merupakan warga Bangladesh dan akan dibawa ke suatu daerah dekat perbatasan Bangladesh di Negara Bagian Rakhine dalam beberapa hari mendatang. Namun, Bangladesh menegaskan tidak akan menerima kembali imigran yang asal usul perjalanannya ialah dari Myanmar.

AFP juga melaporkan belum ada pihak media ataupun kelompok bantuan yang bisa mengakses untuk memantau secara langsung kondisi para imigran yang disebut ditampung di Pulau Thamee Hla, termasuk untuk memastikan tempat asal para imigran itu.

Krisis imigran atau manusia perahu menjadi topik sensitif di Myanmar, khususnya setelah ribuan warga etnik Rohingya asal negara itu ditemukan terdampar di pantai Aceh, Indonesia, dan Langkawi, Malaysia, juga Thailand. Myanmar menolak mengakui 1,3 juta orang Rohingya yang mereka sebut 'Bengali' atau imigran asal Bangladesh, yang tinggal di Negara Bagian Rakhine sebagai warga negara.

Tak ubahnya genosida
Sementara itu, pekan lalu, di Oslo, Norwegia, pemenang hadiah Nobel yang juga tokoh Afrika Selatan, Desmond Tutu, aktivis hak asasi manusia Iran, Shirin Ebadi, dan mantan Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta mengeluarkan pernyataan bernada seruan kepada pemerintah Myanmar. Mereka menyebut krisis Rohingya tak ubahnya genosida atau pembantaian etnik yang harus segera dihentikan.

Kementerian Luar Negeri Myanmar merespons dalam pernyataan bahwa komentar tersebut berarti tidak menghargai upaya Myanmar dalam membangun kepercayaan antara umat Buddha dan muslim di Negara Bagian Rakhine. Myanmar juga mengklaim sedang memverifikasi secara nasional orang Bengali yang sudah lama tinggal di Myanmar untuk memperoleh kewarganegaraan.

Kritik juga dilontarkan tokoh filantropis George Soros yang melarikan diri dari Hongaria, saat negara itu diduduki Nazi. Menurut dia, "Ada kekhawatiran kesamaan antara nasib Rohingya dan genosida Nazi." (AFP/AP/I-1)