Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MILITER Myanmar menggerebek markas besar partai pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), pada Selasa (9/2) malam. Serangan terbaru terhadap kepemimpinan sipil Myanmar tersebut terjadi ketika kemarahan atas kudeta pekan lalu dan penahanan Suu Kyi oleh para jenderal telah mendorong ratusan ribu orang turun ke jalan.
"Diktator militer menyerbu dan menghancurkan markas NLD sekitar pukul 21.30," kata NLD yang mengumumkannya melalui akun Facebook. Pernyataan singkat partai itu tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Penggerebekan itu terjadi setelah demonstrasi meletus selama empat hari berturut-turut, dengan polisi menggunakan meriam air di beberapa kota, menembakkan peluru karet ke arah pengunjuk rasa di ibu kota Naypyidaw dan mengerahkan gas air mata di Mandalay.
Unjuk rasa itu terjadi meskipun ada peringatan dari junta militer bahwa mereka akan mengambil tindakan terhadap demonstrasi yang mengancam stabilitas dan larangan baru untuk pertemuan lebih dari lima orang.
Amerika Serikat, yang telah memimpin kecaman global atas kudeta tersebut, memperbarui seruannya untuk kebebasan berekspresi di Myanmar dan para jenderal untuk mundur.
"Kami mengutuk keras kekerasan terhadap demonstran," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price kepada wartawan.
Baca juga: Protes Kudeta, Puluhan Pengunjuk Rasa di Myanmar Ditangkap
Dia pun menambahkan orang-orang di Myanmar memiliki hak untuk berkumpul secara damai.
"Kami mengulangi seruan kami kepada militer untuk melepaskan kekuasaan, mengembalikan pemerintahan yang dipilih secara demokratis, membebaskan mereka yang ditahan dan mencabut semua pembatasan telekomunikasi dan menahan diri dari kekerasan," katanya.
Price sebelumnya mengatakan permintaan AS untuk berbicara dengan Suu Kyi telah ditolak.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menyuarakan keprihatinan yang kuat atas kekerasan tersebut.
"Penggunaan kekuatan yang tidak proporsional terhadap para demonstran tidak bisa diterima," kata Koordinator Residen dan Kemanusiaan PBB di Myanmar Ola Almgren.(AFP/OL-5)
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
MILITER Myanmar telah memberikan grasi kepada mantan pemimpin Aung San Suu Kyi, untuk lima dari 19 kasus yang menjeratnya dan akan tetap berada dalam tahanan rumah.
Langkah tersebut merupakan bagian dari tindakan grasi kepada para tahanan, sehubungan dengan upacara keagamaan, minggu depan.
"Pemilu tanpa keikutsertaan seluruh stakeholder tidak bisa dan tidak akan dipandang sebagai pemilu yang bebas atau adil."
PENGADILAN Myanmar menjatuhkan vonis penjara selama tiga tahun kepada Aung San Suu Kyi karena kecurangan selama pemilu 2020 yang dimenangkan partainya dengan telak.
Aung San Suu Kyi dituduh melakukan kecurangan pemilu dan tindakan melanggar hukum, lapor surat kabar pemerintah Global New Light of Myanmar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved