Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Anggota Vasey di Forum Pasifik Asyura Salleh mengharapkan Brunei Darussalam mendorong kerja sama maritim sebagai prioritas untuk ASEAN.
"Mengingat adanya faktor struktural yang mungkin berlanjut hingga 2021 antara lain kompetisi strategis antara ASEAN dan Cina, adanya kepentingan dari kekuatan menengah, eksploitasi sumber daya yang konsisten, maupun peningkatan kerugian ekonomi," ujar Asyura Salleh dalam diskusi "Outlook for ASEAN in 2021", Jakarta, Selasa (26/1).
Ia mengatakan Brunei diharapkan membina kerja sama keamanan maritim untuk mengadopsi pendekatan yang tegas dan seimbang untuk menyimpulkan kode etik sambil menyambut keterlibatan eksternal.
"Untuk mengatasi meningkatnya ancaman keamanan non-tradisional, yang juga perlu dikenali dengan lebih baik," kata dia.
Kemudian, lanjut dia, untuk mengeksploitasi kesediaan seputar berbagi informasi untuk meningkatkan koordinasi regional dan kesadaran domain maritim.
Ia mengatakan adanya peningkatan kejahatan maritim dengan memanfaatkan celah dalam penegakan hukum maritim.
"Lanskap keamanan maritim tumbuh lebih kompleks dengan banyaknya persaingan kepentingan dan aktor keamanan maritim," kata Asyura Salleh.
Selain itu ia mengatakan Brunei Darussalam yang menjadi Ketua ASEAN untuk tahun 2021 ini harus fokus pada pemulihan dan stabilitas jangka panjang.
"Berusaha mewujudkan tujuan di bawah tema yang diusung Brunei yang menjadi ketua ASEAN 2021 setelah Vietnam. Negara tersebut mengangkat slogan "We Care, We Prepare, We Prosper", kata dia.
Berdasarkan slogan itu, Brunei diharapkan mengedepankan stabilitas, kepastian, dan membina kolektif untuk mengatasi pandemi.
"Kesejahteraan satu sama lain. Bersiap untuk peluang dan tantangan masa depan. Makmur bersama sebagai wilayah yang bersatu," ujar penasihat khusus untuk keamanan maritim di Dewan Yokosuka untuk Studi Asia-Pasifik itu. (Ant/OL-12)
Pemerintah Indonesia diminta untuk bersikap lebih tegas saat membahas Pengaturan Pelaksana (PP) Wilayah Tumpang Tindih Yurisdiksi ZEE dan Landas Kontinen (LK) dengan Vietnam.
Para pengurus HAPPI yang baru saja dilantik diharapkan berperan dan ambil bagian dalam kebijakan pembangunan kelautan dan kemaritiman Indonesia.
Hakeng menyebut latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK, diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi.
Upaya talent hub yang menghubungkan talenta maritim yang teruji dan terlatih sesuai kebutuhan industri di Indonesia hingga global.
Nusantara Ocean Week 2024 merupakan forum pemangku kepentingan kebaharian Indonesia untuk mengawal pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Pendekatan melalui cara diplomasi dinilai efektif dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved