Myanmar Tolak Disalahkan soal Migrasi Rohingya

PERTEMUAN yang digagas Thailand, Malaysia, dan Indonesia untuk mencari jalan keluar masalah imigran etnik Rohingya di Bangkok, kemarin, tidak menemukan solusi untuk mengakhiri persoalan menahun tersebut. Pasalnya, delegasi Myanmar menolak apabila negaranya dikatakan harus bertanggung jawab atas maraknya krisis imigran tersebut. Bermula ketika Asisten Komisi Tinggi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Volker Turk mendesak Myanmar untuk menghentikan aliran migrasi Rohingya yang selama bertahun-tahun diperlakukan tidak adil di negara tersebut.

"Untuk mengatasi akar penyebab permasalahan diperlukan tanggung jawab penuh dari Myanmar untuk menangani kaum minoritas itu. Etnik Ro- hingya harus diberikan kewarganegaraan," kata Turk. Dalam menanggapi pernyataan Turk, pemimpin delegasi Myanmar Htin Lynn menolak tegas tudingan tersebut. "Dalam arus migrasi ilegal ini, Myanmar bukan satu-satunya negara yang harus disalahkan." Htin Lynn menyebut kawasan Asia Tenggara mengalami masalah besar terkait perdagangan manusia.

"Myanmar akan bekerja sama dengan negara-negara regional maupun internasional untuk menemukan cara menangani masalah tersebut." Delegasi AS yang hadir sebagai pengamat berjanji akan memberikan bantuan keuangan untuk mengatasi krisis itu. Namun, para pengamat mengatakan mereka tidak yakin apakah pertemuan yang digelar di 'Negeri Gajah Putih' itu dapat mengakhiri migrasi etnik Rohingya ke wilayah Asia Tenggara.

Sebelumnya, Kamis (21/5), Menlu Myanmar U Wunna Maung Lwin ketika bertemu Menlu RI Retno Marsudi setuju untuk mencegah eksodus etnik Rohingya dari negara tersebut (Media Indonesia, 22/5). Selain itu, Myanmar juga siap bekerja sama untuk memberantas perdagangan manusia, memerintahkan diplomatnya mengunjungi penampungan imigran ilegal di Aceh, dan membangun Rakhine State (wilayah etnik Rohingya) secara inklusif dan nondiskriminatif. "Semua negara yang menghadiri pertemuan sepakat perlunya komitmen untuk mengatasi segala penyebab persoalan krisis imigran Rohingya," ujar Duta Besar Thailand untuk PBB Norachit Sinhaseni.

Sensus penduduk
Kini, lebih dari 3.500 etnik Rohingya tiba di Thailand, Malaysia, dan Indonesia. PBB mencemaskan sekitar 2.500 orang lagi terkatung-katung di laut di tengah ganasnya gelombang musim angin monsun. Myanmar kemarin merilis data terbaru sensus nasional yang pertama sejak 30 tahun terakhir. Sensus tersebut menyampingkan keberadaan kelompok minoritas Rohingya di negara tersebut.

Sensus terbaru Myanmar juga tidak menghitung data komposisi etnik dan agama dari penduduk yang berjumlah total 51,5 juta. Data sensus Myanmar menegaskan bahwa negara tersebut hingga kini tidak mengakui 1,1 juta etnik Rohingya sebagai penduduk resmi. Pada 2012 sekitar 140 ribu warga Rohingya terpaksa mengungsi setelah munculnya serangan dari kelompok garis keras Myanmar.

Pemerintah Myanmar sebelumnya berjanji kepada masyarakat internasional untuk membiarkan warga Rohingya mengidentifikasi diri sesuai agama dan etniknya dalam sensus Maret-April 2014. Namun, sehari menjelang survei berlangsung, pemerintah Myanmar tidak mengizinkan penggunaan istilah Rohingya di negara 'Seribu Pagoda' tersebut.