PBB Biayai Penanganan Pengungsi

SETELAH pemerintah Indonesia memutuskan menampung untuk sementara para pengungsi etnik Rohingya dan asal Bangladesh, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan biaya penanganan pengungsi akan ditanggung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sejumlah negara lain.

"Biaya-biaya akan ditanggung UN (United Nations/PBB) dan beberapa negara yang masih dalam pembicaraan, belum bisa saya sebut. Kalau itu sudah kira-kira final, baru kita persiapkan," ucap Jokowi di Jakarta, kemarin.

Keputusan pemerintah Indonesia, seperti juga Malaysia dan Thailand, untuk menampung pengungsi ditetapkan setelah pertemuan menteri luar negeri ketiga negara, di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (20/5).

"Alhamdulillah semuanya sudah sepakat dan kita juga sepakat tapi dengan catatan-catatan. Dari UN juga membantu, kemudian resettlement (pemindahan) juga dipastikan tidak lebih dari satu tahun. Kita akan menyiapkan penampungannya," lanjut Jokowi.

Dia mengungkapkan dalam pertemuan menteri luar negeri tiga negara itu pun disepakati Myanmar didorong agar meng-upayakan supaya etnik Rohingya tidak mengungsi keluar dari negara itu. "Ini saya kira sebuah jalan keluar yang baik karena semua negara mau menerima. Karena itu, sisi kemanusiaan yang kita ambil," ucapnya.

Jumlah imigran Rohingya dan asal Bangladesh yang masuk ke Indonesia, menurut badan PBB urusan pengungsi UNHCR, ialah 1.668 orang, terdiri atas 727 asal Bangladesh dan 941 etnik Ro-hingya. Sejak 10 Mei, lebih dari 3.600 migran telah terdampar di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Selain itu, masih ada 6.000-8.000 imigran yang terperangkap di Laut Andaman dan Selat Malaka.

Perkembangan
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, kemarin, mengatakan bahwa menyelamatkan ribuan nyawa imigran yang terkatung-katung di lautan Asia Tenggara harus menjadi prioritas utama. "Ketika ada orang hanyut di laut, bagaimana kita dapat mencari dan menyelamatkan mereka, juga memberi bantuan kemanusiaan, merupakan prioritas utama saat ini," ungkapnya saat berkunjung ke Hanoi, Vietnam, kemarin.

Ban berharap negara-negara di kawasan sudah mengatasi akar penyebab eksodus pengungsi pada konferensi di Thailand yang dijadwalkan pada 29 Mei mendatang, sekaligus mendesak upaya konkret untuk meretas akar masalah imigran.

Desakan juga diserukan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony J Blinken yang pada Kamis (21/5) melakukan pertemuan dengan Presiden Myanmar Thein Sein di Naypyidaw, Myanmar. "Ketidakpastian akibat tidak memiliki status adalah salah satu pemicu orang untuk pergi (mengungsi). Mereka (pengungsi Rohingya) harus diberikan akses untuk status kewarganegaraan," kata Blinken setelah bertemu dengan Sein.

Myanmar sendiri, pada Jumat (22/5), telah menyelamatkan dua kapal yang berisi sekitar 200 pengungsi Rohingya di perairan dekat perbatasan Bangladesh. Upaya Myanmar itu diapresiasi UNHCR yang juga telah mengirim tim ke sana untuk membantu otoritas lokal dalam menangani para migran.

"Kami harap perkembangan positif ini terus berlanjut baik di Myanmar ataupun di kawasan," kata juru bicara UNHCR Vivian Tan. (AFP/BBC/Hym/I-1)