Tidak Ada Bukti Suara yang Hilang atau Diubah

PEJABAT senior federal dan pejabat pemilu negara bagian Amerika Serikat (AS), Kamis, mengatakan bahwa tidak ada bukti bahwa suara hilang atau diubah, atau sistem pemungutan suara rusak, dalam pemilihan presiden.

Para pejabat yang bertanggung jawab atas keamanan pemilu di seluruh negeri menolak klaim yang dibuat Presiden AS Donald Trump dan Partai Republik bahwa kecurangan dan kehilangan surat suara menyebabkan kekalahan Trump dari kandidat Demokrat Joe Biden dalam pemilihan pekan lalu.

“Pemilu 3 November adalah yang paling aman dalam sejarah Amerika,” kata mereka dalam sebuah pernyataan. “Tidak ada bukti bahwa sistem pemungutan suara menghapus atau menghilangkan suara, mengubah suara, atau dikompromikan dengan cara apa pun,” kata mereka lagi.

“Meskipun kami tahu ada banyak klaim dan peluang yang tidak berdasar atas informasi yang salah tentang proses pemilu kami, kami dapat pastikan pada Anda bahwa kami sangat percaya pada keamanan dan integritas pemilu kami, dan Anda juga harus demikian,” tutur mereka.

Pernyataan tersebut dikeluarkan Dewan Koordinasi Pemerintah untuk Infrastruktur Pemilu AS yang merupakan kelompok publik-swasta di bawah badan keamanan pemilu federal utama, Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (CISA).

Pernyataan tersebut ditandatangani Kepala Asosiasi Nasional Direktur Pemilihan Umum Negara Bagian dan Asosiasi Nasional Sekretaris Negara Bagian serta Ketua Komisi Bantuan Pemilu AS.

Itu terjadi beberapa jam setelah Trump me-retweet klaim tak berdasar bahwa pembuat peralatan pemilu ‘menghapus’ 2,7 juta suara untuknya di seluruh negeri dan mengalihkan ratusan ribu suara darinya ke Biden di Pennsylvania dan negara bagian lainnya.

Perusahaan Dominion Voting Systems dan Pennsylvania Department of States dengan tegas membantah klaim Trump.

Kicauan menyesatkan

Twitter, pada Kamis, mengatakan pihaknya memberi label pada 300.000 kicauan yang terkait dengan pemilihan presiden AS sebagai menyesatkan dalam dua minggu sekitar pemungutan suara.

Jejaring sosial tersebut menyatakan bahwa label tersebut dikeluarkan antara 27 Oktober dan 11 November, satu minggu sebelum dan setelah presiden AS pada 3 November, yang dimenangi kandidat dari Demokrat Joe Biden atas Presiden AS Donald Trump.

Dari 300.000 cicitan, 456 pembatasan oleh pesan peringatan dan memiliki fitur interaksi yang terbatas, pengguna tidak dapat menambahkan, me-retweet, atau berkomentar pada kicauan tersebut, kata kepala hukum, kebijakan dan kepercayaan, serta keamanan Twitter Vijaya Gadde dalam unggahan di blog.

Setelah cicitan tersebut diberi label sebagai menyesatkan atau mengukur dengan pesan peringatan, dia memperkirakan bahwa 74% orang yang melihat cicitan tersebut yang melakukan berbagi unggahan pun menurun sekitar 29%.

Sementara itu, akhirnya Tiongkok mengucapkan selamat kepada Presiden AS terpilih Joe Biden pada Jumat, hampir seminggu setelah Biden dinyatakan sebagai pemenang dalam pilpres AS. Hubungan AS-Tiongkok semakin erat dalam beberapa tahun terakhir di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

“Kami menghormati pilihan rakyat Amerika. Kami mengucapkan selamat kepada Biden dan Harris,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin mengacu pada Wakil Presiden terpilih Kamala Harris.

Sebelumnya, Tiongkok berada di antara segelintir negara besar, termasuk Rusia dan Meksiko, yang belum memberi selamat kepada presiden terpilih. (AFP/I-1)