RI dan Thailand Atasi Illegal Fishing

INDONESIA dan Thailand sepakat membuat sebuah gugus kerja untuk memerangi illegal fishing yang merugikan kedua negara.

Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha di sela-sela Konferensi Asia-Afrika, kemarin.

Selama ini, perusahaan asal Thailand disebut bertanggung jawab atas operasi penangkapan ilegal ikan di perairan Indonesia dan merugikan RI sebesar US$20 miliar setiap tahunnya.

Oleh karena itu, pemerintahan Jokowi mengambil sikap keras terhadap para pelaku illegal fishing sejak Oktober dengan menangkap dan membakar kapal mereka.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir mengatakan kedua pemimpin negara sepakat bahwa masalah illegal fishing ialah masalah penting yang harus segera ditangani.

Thailand, imbuh Arrmanatha, akan memasang 7.000 sistem perangkat pelacak di kapal mereka sehingga bisa memantau segala lalu lintas kapal-kapal di perairan.

Pertama dengan Zimbabwe
Di sela-sela KAA, Indonesia juga mencapai kesepakatan kerja sama dengan Zimbabwe. Kesepakatan itu merupakan yang pertama antara Indonesia dan negara Afrika itu.

''Kami menandatangani kerja sama untuk melakukan konsultasi reguler antara kedua belah pihak,'' ujar Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi setelah menandatangani <>memorandum of understanding (MoU) dengan Menteri Luar Negeri Zimbabwe Simbarashe Mumbengegwi.

Retno mengatakan Indonesia belum memanfaatkan kawasan Afrika secara optimal. ''Potensi pertanian Zimbabwe masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh pengusaha Indonesia dan Asia lainnya. Untuk itu, kita akan mengekspor peralatan pertanian ke sana,'' imbuh Retno.

Iran
Jokowi juga mengadakan pertemuan dengan Presiden Iran Hassan Rouhani untuk membahas hubungan dagang di antara kedua negara.

''Indonesia mendorong Iran untuk meningkatkan impor produk Indonesia seperti minyak sawit, teh, kopi, dan kertas. Iran berjanji mencari mekanisme terbaik untuk meningkatkan perdagangan kedua negara,'' ungkap Armanatha.

Duta Besar Indonesia untuk Iran Dian Wirengjurit mengatakan kondisi perdagangan antara Jakarta dan Teheran belum setara. Pada 2011, nilai ekspor Iran ke Indonesia mencapai US$1 miliar, sedangkan volume ekspor Indonesia ke Iran hanya US$800 juta.

Seharusnya, lanjut Dian, volume perdagangan antarkedua negara bisa lebih besar mengingat Jakarta dan Teheran sama-sama memiliki banyak produk yang bisa ditawarkan satu sama lain.

''Iran itu punya banyak bahan yang kita butuhkan, termasuk aspal, minyak dan gas (migas), dan teknologi,'' ungkapnya.

Faktor yang menghambat pertumbuhan perdagangan antara Indonesia dan Iran ialah sanksi Amerika Serikat terhadap Iran.

Namun, kata Dian, seharusnya sanksi itu tidak menjadi soal karena faktanya Tiongkok dan Malaysia bisa bebas menjalin hubungan dagang dengan Iran.(Fox/Pra/I-2)