Polisi-Tentara Masuki Parlemen El Salvador

POLISI dan tentara yang bersenjata lengkap di El Salvador memaksa masuk ke parlemen, BBC melaporkan, kemarin. Mereka menuntut persetujuan pinjaman US$109 juta untuk melengkapi mereka dengan perlengkapan lebih baik.

Mereka memasuki gedung ketika Presiden Nayib Bukele hendak berbicara dengan anggota parlemen. Pada Jumat lalu, ia memberi legislator tujuh hari untuk mendukung rencana pinjamannya.

Politisi oposisi menyebut kehadiran pria bersenjata di parlemen sebagai tindakan intimidasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

El Salvador merupakan salah satu negara paling berbahaya di dunia--tidak termasuk yang mengalami konflik bersenjata--dengan rata-rata 35,6 kasus pembunuhan per 100.000 orang tahun lalu.

Presiden Bukele ingin menggunakan pinjaman tersebut untuk meningkatkan peralatan polisi dan angkatan bersenjata dalam perang melawan kejahatan.

“Jika orang-orang yang tidak berguna ini (anggota parlemen) tidak menyetujui Rencana Kontrol Teritorial minggu ini, kami akan memanggil mereka untuk mengadakan sesi lagi Minggu depan,” kata Bukele dalam pidatonya kepada para pendukung di luar parlemen.

Bukele, yang mulai menjabat Juni lalu, telah berjanji untuk menangani kekerasan geng dan bermaksud menggunakan pinjaman untuk memperlengkapi militer dan polisi, tetapi anggota parlemen menolak duduk untuk sesi tambahan selama akhir pekan untuk membahas masalah ini.

Bukele juga meminta para pendukungnya untuk berkumpul di luar parlemen dan membantu menekan para politisi. “Ketika para pejabat melanggar perintah konstitusional, orang-orang Salvador memiliki hak untuk pemberontakan untuk me-nyingkirkan para pejabat itu,” kata Bukele.

Kehadiran pasukan memicu tangisan internasional. Amnesty International mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dimuat di Twitter bahwa kehadiran militer dapat menandai awal rute berbahaya bagi institusi dan untuk hak asasi manusia di negara ini.

Uni Eropa menyatakan keprihatinan besar atas konfrontasi di antara lembaga-lembaga Salvador.

Dalam sebuah pernyataan, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada hari Minggu menyerukan dialog dan penghormatan penuh terhadap lembaga-lembaga demokratis untuk menjamin supremasi hukum, termasuk independensi cabang-cabang kekuasaan publik.(BBC/AFP/Hym/I-1)