Setelah Protes Berkepanjangan, Rusia Gelar Pemilu

MASYARAKAT Rusia akan segera melangsungkan pemilihan umum kota dan daerah pada Minggu (8/9). Pemungutan suara tersebut akan melingkupi wilayah Rusia yang luas, tetapi fokus utama perhatian tertuju kepada pemilihan anggota parlemen Moskow.

Pemilihan 45 anggota parlemen kota yang di disebut dengan Duma tersebut justru ditandai dengan kampanye besar-besaran dan kontroverisal di Moskow yang menuntut agar dilangsungkannya pemilu yang bebas dan adil. Unjuk rasa tersebut lantas disusul dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat polisi kepada para pengunjuk rasa.

Kepala Badan penelitian R Politik, Tatyana Stanovaya, mengatakan, kampanye tersebut menunjukkan keretakan yang tumbuh di antara otoritas yang bertekad mempertahankan status quo dan masyrakat Rusia yang menginginkan perubahan politik.

"Pemilihan parlemen Moskow telah menjadi (seperti) uji lakmus atas kemampuan pihak berwenang untuk menerima kenyataan baru ini. Mereka (pihak berwenang) berusaha bertindak dan berpikir seperti dulu. Putin masih percaya semuanya baik-baik saja,” ujar Stanovaya.

Stanovaya mengatakan ketidakpuasan tidak harus selalu ditumpahkan ke dalam protes pemungutan suara skala besar di daerah-daerah. Meskipun demikian, ia pun memperkirakan akan lebih banyak aksi protes dalam beberapa bulan mendatang.

"Di berbagai kota dan strata sosial, situasi di masyarakat Rusia menjadi mudah terbakar, Kamu hanya perlu menyalakan korek api," kata Stanovaya.

Selama beberapa pekan terakhir, puluhan ribu orang telah ambil bagian dalam protes dengan tindak kekerasan polisi terhadap pengunjuk rasa terbesar dalam hampir satu dekade. Masifnya gelombang unjuk rasa tersebut, muncul pertama kali untuk merespon kasus penangkapan dan pemenjaraan calon-calon independen beserta para pendukungnya.

Pihak berwenang dengan cepat memenjarakan hampir semua politisi oposisi yang berusaha mendapatkan suara di Moskow. Beberapa orang juga dipenjara karena dituduh melakukan kekerasan terhadap polisi, meskipun pendukung oposisi mengatakan demonstrasi mereka damai.

Tindakan kekerasan polisi terhadap pengunjuk rasa tersebut menjadi yang terbesar sejak gelombang protes pada 2011-2012 melawan kembalinya Putin ke Kremlin setelah ia bertugas sebagai perdana menteri.

Selain Moskow, persaingan memperebutkan kursi gubernur di Saint Petersburg juga menjadi kampanye yang paling kontroversial, di mana Kremlin mendukung kepala kota yang bertindak sangat tidak populer, yakni Alexander Beglov.

Pemilihan umum di Rusia akan berlangsung di masing-masing 85 wilayah negara. Masyarakat Rusia akan memilih gubernur di 16 wilayah dan pemilihan anggota legislatif akan berlangsung di 13 daerah, termasuk Krimea yang dianeksasi oleh Moskow dari Ukraina pada 2014.

Aksi unjuk rasa di Moskow yang menuntut pelaksaaan pemilihan umum yang adil tersebut, dilatarbelakangi setelah sekutu pemimpin oposisi yang palingan berpengaruh Alexei Navalny dikeluarkan dari pemilihan.

Baca juga: Indonesia-Timor Leste Bahas Kerja Sama Konektivitas

Navalny lantas menyerukan rencana pemungutan suara cerdas yang mendorong penduduk Moskow mendukung mereka yang memiliki peluang tertinggi mengalahkan kandidat pro-Kremlin. Di mana, kebanyakan dari mereka adalah komunis.

Pengacara berusia 43 tahun itu mengungkapkan pemungutan suara sebagai referendum apakah masyarakat Rusia mempercayai pihak berwenang dan partai berkuasa.

"Satu-satunya cara untuk mengatakan 'tidak' adalah pemilihan yang terkoordinasi guna menyangi kandidat terkuat dari partai Rusia Bersatu," tulis Navalny.

Sedangkan, pengacara Pendanaan Anti-Korupsi Navalny, Lyubov Sobol, menyebut pemungutan suara cerdas sebagai bentuk sebuah protes.

“Ini adalah pernyataan protes terhadap kandidat partai penguasa yang tak ada gunanya, pencuri, dan bajingan yang tidak bertindak demi kepentingan rakyat," tulisnya dalam utas Twitter-nya.

Atas inisiatif Navalny tersebut, kritikus Kremlin Mikhail Khodorkovsky juga mendorong penduduk Moskow untuk hanya memilih mereka yang mengutuk penindasan politik.

Terkait hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Pusat Ella Pamfilova mengemukakan bahwa beberapa kandidat oposisi didiskualifikasi karena mereka tidak melengkapi dokumen-dokumen yang tepat atau memalsukan beberapa tanda tangan pendukung mereka. Ia pun bersikeras bahwa pemilihan akan berjalan dengan adil.

"Ini tidak dapat diterima ketika mereka mencoba untuk mendiskreditkan pekerjaan kami," imbuhnya.

Sedikitya ada 7,2 juta orang yang memenuhi persyaratan untuk memilih Duma di Moskow. Duma yang didominasi dan dikuasai oleh partai Rusia Bersatu dan tidak pernah menentang kebijakan Walikota Moskow yang sangat pro-Kremlin, Sergei Sobyanin. (AFP/OL-1)