Perbudakan Modern Coreng Wajah Asia Tenggara

PARA pria asal Myanmar itu duduk di atas lantai ubin. Mereka menatap ke luar dengan pandangan hampa melalui celah-celah pagar besi berkarat. Ruang yang berpagar besi dan terkunci itu tidak ubahnya sebuah kandang.

Ruang yang menyerupai sel itu ialah ruang yang berada di lingkungan PT Pusaka Benjina Resources (PBR). Lokasi perusahaan yang bergerak di bidang penangkapan ikan itu ribuan mil dari kampung halaman mereka di Myanmar. Perusahaan tersebut berada di Desa Benjina, Kepulauan Aru, yang masih menjadi wilayah Indonesia.

Beberapa mil dari lokasi PBR, para pekerja dari berbagai negara tetangga tengah beraktivitas di atas kapal. Di tengah sengatan terik matahari dan bermandikan peluh, mereka menjaring ikan-ikan yang nantinya dipasok ke supermarket, restoran, dan toko-toko yang tersebar di sejumlah negara termasuk Amerika Serikat (AS).

Saat seorang wartawan Associated Press (AP) mengunjungi lokasi PBR di Benjina, sejumlah pekerja imigran memelas meminta pertolongan. Para pekerja itu mengiba kepada wartawan AP agar membantu untuk memulangkan mereka ke negara asal.

"Saya ingin pulang. Kami akan melakukan apa pun," kata seorang pekerja asal Myanmar yang duduk di sisi kapal boat. Dia terus mengulang kalimat yang sama dengan berurai air mata.

"Sudah lama orangtua kami tidak lagi mendengar kabar kami. Saya yakin mereka (orangtua) berpikir kami telah meninggal," imbuh pria kurus berkulit gelap tersebut.

Perlakuan PBR terhadap para pekerja asing yang tidak patut telah disorot dunia internasional. Sejumlah media asing menyebut kondisi dan perlakuan terhadap pekerja imigran itu sebagai bentuk 'perbudakan modern'.

Sebuah surat kabar asing pun mengutip kalimat 'Your seafood may come from slave' (makanan laut Anda bisa jadi datang dari para budak). Pernyataan itu sebagai seruan agar berhati-hati dalam mengonsumsi ikan-ikan yang diperoleh secara tidak manusiawi.

Satu pekan setelah pemberitaan AP mengenai perbudakan di industri perikanan laut itu, delegasi Thailand dan pejabat Indonesia mengunjungi PBR. Mereka datang untuk membebaskan dan memulangkan sekitar 300 pekerja imigran ke negara masing-masing.

Selama ini, Thailand telah dimasukkan sebagai negara yang memiliki masalah dengan tingkat perdagangan manusia (human trafficking). Terungkap bahwa sejumlah pekerja Thailand yang menjadi pekerja di PBR menjadikan nama 'Negeri Gajah Putih' kian buruk.

Bahkan, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengelompokkan Thailand bersama Iran, Kuba, Zimbabwe, dan Korea Utara sebagai negara yang memiliki masalah besar terkait dengan perbudakan. Tidak hanya Thailand, Asia Tenggara pun disebut sebagai kawasan yang subur praktik perbudakan.

Kamboja, Vietnam, dan Thailand terus mendapat sorotan terkait human trafficking yang menjadi bagian dari perbudakan. Setelah terjadi penyerangan terhadap etnik Rohingya di Myanmar, wajah Asia Tenggara kian tercoreng perbudakan.

Pasalnya, sejumlah perempuan Rohingya menjadi korban perdagangan seks dan kaum adamnya terjerumus perbudakan di industri perikanan. Di sisi lain, trafficking pengungsi Rohingya belum tuntas.

Dari Thailand
Terkait dengan praktik perbudakan di kawasan Asia Tenggara, surat kabar Jerman, Deutsche Welle (DW), pekan lalu, mewancarai Annette Lyth, Manajer Proyek Regional di Aksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kerja Sama Mengatasi Perdagangan Manusia.

Lyth mengatakan para pria yang bekerja di kapal-kapal ikan di perairan Indonesia dipaksa untuk bekerja. Mereka dikumpulkan di pelabuhan-pelabuhan di wilayah Thailand dan lalu diberangkatkan ke perairan Indonesia.

Sebagian besar pekerja yang berasal dari Myanmar dan Kamboja itu sebelumnya mencari pekerjaan di wilayah Thailand. "Mereka dibohongi atau memang dipaksa bekerja di atas kapal," kata Lyth.

"Beberapa pekerja asalnya memang pergi dengan sukarela, tetapi kemudian mereka mendapat apa yang tidak mereka duga sebelumnya. Mereka harus bekerja selama bertahun-tahun di lautan dan tidak bisa pulang ke negara asal mereka," jelas Lyth.

Para cukong penyalur yang merekrut para pekerja asal Kamboja, Vietnam, dan Myanmar itu berasal dari Thailand. Namun, berdasarkan investigasi PBB, Lyth mengatakan tidak sedikit para pria dari 'Negeri Gajah Putih' juga ditipu dan dibohongi para cukong tersebut.

Kapal-kapal pencari ikan memang terus berdatangan ke perairan Indonesia. Pasalnya, perairan Nusantara yang menyimpan sumber ikan berlimpah telah menjadi magnet bagi kapal-kapal negara sekitar.

Di sekitar perairan Indonesia yang luas, para pekerja asing dengan mudah dipindah dari satu kapal ke kapal lain termasuk dari satu pulau ke pulau lain.

Menurut Lyth, praktik perdagangan manusia dan kerja paksa menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan di industri perikanan di kawasan Asia Tengara.

Namun, dia menegaskan praktik penyimpangan hak asasi manusia itu tidak lepas dari praktik serupa di sektor perkebunan, manufaktur, konstruksi, dan pekerjaan rumah.

Maraknya migrasi tenaga kerja dari satu negara ke negara lain, tegas Lyth, disebabkan kondisi perekonomian di kawasan Asia Tengara. Masalahnya, para pekerja imigran kerap menjadi korban. Namun, mereka sulit untuk melaporkan dan mengadukan nasib kepada aparat berwenang.

Laporan ILO
Pada 2012, Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan 20,9 juta orang di seluruh dunia berada dalam kondisi kerja paksa. Bahkan, mereka lebih layak disebut sebagai korban perdagangan manusia.

Kenapa praktik tersebut tetap berlanjut? Lyth menjelaskan penelitian ILO pada 2014 menunjukkan praktik ilegal itu meraup untung lebih dari US$150 miliar. Tak pelak lagi, human trafficking yang terkait dengan perbudakan menjadi salah satu industri kriminal terbesar di dunia.

Di kawasan Asia Pasifik, tercatat sekitar 11,7 juta orang menjadi korban perdagangan manusia. Jumlah itu merupakan angka tertinggi di kawasan mana pun di dunia.

Perbudakan di era modern yang masih mengkhawatirkan berada di subregional besar Mekong (GMS) yang meliputi Kamboja, Tiongkok, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam.

Saat ditanya apa yang harus dilakukan Presiden Indonesia Joko Widodo untuk mencegah eksploitasi pekerja imigran, Lyth menjawab, "Semua bentuk perdagangan manusia perlu respons bilateral dan multilateral. Pasalnya ini melibatkan perdagangan manusia dari sejumlah negara dan kejahatan yang terjadi di berbagai wilayah hukum." (DW/AP/USToday/AFP/I-2)