Gurita Bisnis Militer Myanmar Danai Kekerasan Terhadap Rohingya

TIM penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menduga junta militer Myanmar memiliki jaringan kerajaan bisnis yang dipakai sebagai sumber dana guna melakukan tindak kekerasan kepada masyarakat negara tersebut.

Mereka mendesak masyarakat internasional menjatuhkan sanksi lebih keras kepada Myanmar, seperti  memutuskan kerja sama terkait kepentingan ekonomi angkatan bersenjata.

"Memotong hubungan akan merusak kemampuan pasukan dalam melakukan operasi militer tanpa pengawasan. Dengan demikian, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dapat diredam," ujar ketua misi pencarian fakta, Marzuki Darusman, jelang peluncuran laporan di Jakarta, Senin (5/8)

Tahun lalu, tim penyelidik menyerukan jenderal senior militer Myanmar dituntut atas kasus genosida. Setelah tindakan keras yang menyebabkan 740 ribu Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh pada 2017.

Masih dalam laporan PBB, selain kemitraan lokal yang luas, sedikitnya 15 perusahaan asing memiliki bisnis patungan dengan militer Myanmar. Adapun 44 perusahanan lainnya mempunyai hubungan komersial. "Angka-angka ini adaah puncak gunung es yang sebenarnya," kata salah satu penyelidik, Christopher Sidoti.

Dua konglomerat milik militer, yakni Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC), serta sejumlah anak perusahaan, memiliki kepentingan dalam segala ini. Mulai dari penambangan batu giok, hingga pengembangan properti dan pariwisata. Selain itu, militer Myanmar diketahui mengontrol dua bank besar.

Dua perusahaan raksasa itu tidak merilis kinerja keuangan, untuk melindungi diri dari pengawasan publik. Hasil penyelidikan PBB menggarisbawahi kerajaan bisnis militer Myanmar berupaya menghindari pertanggungjawaban dan pengawasan.

Laporan setebal 111 halaman turut merinci bagaimana puluhan perusahaan swasta berkontribusi lebih dari US$ 10 juta kepada militer, terkait operasi penumpasan etnis Rohingya. Sejumlah perusahaan membantu pendanaan proyek pembangunan, berikut mendukung militer untuk menghapus bukti operasi kekerasan.

"Kami terkejut banyak perusahaan yang berkontribusi. Padahal banyak pelaku usaha mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun, mereka mengabaikannya," tukas Sidoti.

Laporan tersebut menuntut investigasi kriminal terhadap sejumlah perusahaan, sekaligus mendesak larangan total atas penjualan senjata ke Myanmar.

Seorang juru bicara militer Myanmar enggan memberikan komentar. Laporan itu muncul setelah Amerika Serikat (AS) mengumumkan larangan bepergian terhadap petinggi militer Myanmar. Sebuah kecaman terkuat dari kekuatan Barat sejak krisis Rohingya meletus. Meski terjadi transisi ke pemerintahan demokratis pada 2011,tapi militer memegang peran politik yang kuat di Myanmar.(AFP/OL-8)