Palestina Tolak Konferensi Bahrain Usulan AS

KONFERENSI Bahrain yang diusulkan pemerintah Amerika Serikat (AS) tengah berlangsung di Manama, Selasa (25/5). Pertemuan yang dihadiri para sekutu AS di Timur Tengah bertujuan membahas aspek ekonomi dari proposal rencana perdamaian Israel-Palestina, atau yang dikenal sebagai 'Deal of the Century'.

Pemerintah Palestina menentang keras konferensi yang dikhawatirkan menghasilkan rekomendasi yang semakin menyulitkan bangsa Palestina.

"Mereka mengklaim konferensi ini bertujuan untuk membangkitkan perekonomian Palestina. Padahal, konferensi ini dibuat dengan niat yang tidak tulus, karena terdapat banyak kepentingan dari elite AS," tegas Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun, dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Palestina, kemarin.

Lebih lanjut, dia menekankan pemerintah Palestina tidak dilibatkan dalam rangkaian kegiatan di Manama. Menurutnya, itu sebuah pertanda kuat bahwa sejumlah rencana proyek besar di Palestina tidak berpihak pada kepentingan rakyat Palestina.

"Bagaimana mungkin sebuah konferensi yang membahas proyek pembangunan di Pales-tina, tapi tidak melibatkan pemerintah setempat? Kami seperti tidak diizinkan mengelola apa yang ada di Tanah Air," tukasnya.

"Sudah lebih dari 100 tahun kami menghadapi masalah seputar politik, berikut ekonomi. Masyarakat Palestina menuntut kemerdekaan dari penjajahan politik yang sedang berlangsung," imbuh Al Shun.

Begitu kemerdekaan diperoleh, pihaknya meyakini masyarakat Palestina bisa kembali bangkit. Dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun politik. Dia menekankan proyek ekonomi yang dibahas dalam Konferensi Bahrain hanya akan mengambil hak dan mempersulit kehidupan rakyat Palestina.

"Kami menyerukan kepada Israel untuk menyudahi aksi yang tidak benar, agar masyarakat Palestina bisa hidup tenang, seperti sedia kala. Kami tekankan sekali lagi pentingnya menjaga resolusi internasional untuk menegakkan hukum, terutama di daerah yang sedang dijajah," tuturnya.

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Israel gencar mengambil sumber pemasukan pemerintah Palestina, termasuk penerimaan pajak di wilayah tersebut.

Kemerdekaan Palestina

Dalam menanggapi konflik antara Palestina dan Israel, pemerintah Indonesia menegaskan komitmen dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Setelah terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, Indonesia gencar menekankan isu Palestina di ranah internasional.

Meski ada perjanjian internasional sebagai parameter dalam menangani konflik bersejarah itu, tidak dapat dipungkiri banyak pihak yang mengingkari komitmen.

"Pemerintah Indonesia memastikan berbagai upaya untuk meringankan beban Palestina. Walaupun membutuhkan proses yang panjang, pemerintah tidak akan mundur dari dukungan terhadap kemerdekaan Palestina," ujar pejabat fungsional Direktorat Timur Tengah Kemenlu RI, Rahendro Witomo.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah mengecam konferensi ekonomi di Bahrain. Dia menolak solusi ekonomi yang diusulkan AS.

"Uang itu penting. Ekonomi penting. Tapi politik lebih penting. Solusi politik lebih penting," kata Abbas. (I-1)