Perdana Menteri Najib Razak Merespons Kritik

PERDANA Menteri (PM) Malaysia Najib Razak membela diri atas kritik terkait dengan skandal korupsi dan kebijakannya yang memberangus ke bebasan sipil. Dia pun tetap mengabaikan desakan yang menuntutnya untuk mengundurkan diri.

"Saya dipilih oleh partai saya dan rakyat negeri ini un tuk memimpin mereka. Untuk itu, saya hanya memberi jawaban kepada rakyat dan bukan kepada seseorang," ucap Najib dalam wawancara dengan stasiun televisi peme rintah, Kamis (9/4) malam.

Najib tengah mendapat sorotan terkait perusahaan investasi milik pemerintah yang terbelit utang US$11 miliar. Tak hanya itu, dalam investasi itu, ada dugaan terjadi penyimpangan dan banyak anggaran yang hilang.

Dalam sepekan ini, pemerintah Malaysia pun mengesahkan dua undang-undang yang dipandang membungkam kebebasan sipil. Pada Selasa (7/4), otoritas negeri jiran itu mengesahkan UU antiterorisme yang memungkinkan aparat keamanan menangkap tersangka tanpa proses peradilan.

Kemarin, parlemen Malaysia mengesahkan amendemen UU tindak penghasutan yang mengatur hukuman lebih berat bagi pelaku. Dalam amendemen, pelaku penghasutan yang semula terancam hukuman penjara maksimal tiga tahun diperberat menjadi 20 tahun.

"Kontradiktif dengan apa di lontarkan beberapa orang, undang-undang ini tidak akan digunakan untuk menjerat para pengkritik pemerintah, tetapi menjadi alat tambahan untuk menghadapi ancaman kelompok milisi di seluruh negara bagian," ucap Najib terkait UU Antiterorisme.

Amendeman UU tindak penghasutan pun dikecam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Komisioner Tinggi PBB untuk urusan HAM Zeid Ra'a al-Hussein menyeru kepada pemerintah Malaysia untuk segera menarik lagi amendemen tersebut.

"Sungguh mengecewakan, pemerintah Malaysia sekarang malah membuat undang-undang yang sudah buruk menjadi lebih buruk lagi," kata Al-Hussein.

PM Najib merasa harus menyampaikan tanggapan atas semua kritikan setelah mantan PM Mahatir Mohamad, pekan lalu, melontarkan pernyataan yang meminta Najib diganti. (AFP/Drd/I-1)

Najib sendiri mulai menjabat perdana menteri pada 2009, dengan janji membentuk pemerintahan bersih dan peraturan yang tidak represif.