Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMIMPIN Korea Utara (Korut) Kim Jong-un menilai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bersikap buruk saat bertemu di Hanoi, Vietnam, akhir Februari lalu untuk KTT kedua.
Pertemuan itu berakhir tiba-tiba tanpa kesepakatan dan persetujuan. Sejumlah agenda yang telah disusun dibatalkan sepihak oleh AS dan Trump langsung kembali ke Washington.
Menurut laporan, Korut meminta AS mencopot semua sanksi ekonomi sebagai syarat denuklirisasi Semenanjung Korea. AS menolak permintaan Korut tersebut.
"AS mengambil sikap sepihak saat itu dan kini Semenanjung Korea dalam titik kritis," ucap Kim, dikutip dari KCNA, Jumat (26/4).
Baca juga: Korut Membutuhkan Jaminan Keamanan
Bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Kim juga membicarakan terkait perdamaian dan keamanan Semenanjung Korea. Putin bersikeras Korut membutuhkan jaminan keamanan dan kedaulatan.
"Kita perlu kembali ke negara di mana hukum internasional berlaku, bukan hukum yang terkuat menentukan situasi di dunia," ujar Putin.
Kegagalan KTT kedua ini mengakibatkan pencopotan empat pejabat di Korut. Tidak hanya itu, Korut juga meminta Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mundur dari negosiator utama.
Korut menyerukan agar Pompeo diganti dengan sosok yang bisa lebih berhati-hati dan matang dalam berdiskusi. Korut menilai Pompeo gagal memahami posisi Pyongyang dan menyebabkan denuklirisasi terhambat. (Medcom/OL-2)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved