Tiongkok Harus Berjuang untuk Memuluskan Inisiatif Belt and Road

DI tengah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang menggaungkan inisiatif Belt and Road, para pejabat pemerintahan Tiongkok harus bekerja keras untuk mempertahankan proyek raksasa dari berbagai kritik internasional.

Forum pertemuan selama tiga hari yang dimulai pada Kamis (25/5), bertujuan untuk mempromosikan proyek besar abad ini yang digulirkan Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Proyek tersebut merupakan sebuah inisiatif kebijakan luar negeri yang menghidupkan kembali rute perdagangan kuno antara Asia dan Eropa. Berikut, membangun hubungan baru di Timur Tengah, Afrika dan Amerika Selatan.

Baca juga: Joe Biden Siap Maju Dalam Pilpres AS 2020

Berbeda dengan KTT pertama sekitar dua tahun lalu, inisiatif Belt and Road berjalan di lingkungan yang kurang rumah. Para kritikus memandang inisiatif tersebut merupakan strategi untuk memperkuat pengaruh Tiongkok di seluruh dunia. Dalam hal ini, mengikat sejumlah negara secara finansial yang disinyalir sebagai diplomasi perangkap utang.

"Inisiatif Belt and Road (BRI) bukan alat geopolitik, tetapi sebuah kerangka kerja sama. Kami menyambut baik semua pihak untuk ambil bagian," ujar Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, dalam sebuah forum pekan lalu.

Acara pekan ini menjadi sangat penting bagi Tiongkok, yang memanfaatkan forum pertemuan untuk meyakinkan komunitas internasional, serta warga negaranya sendiri. Terutama mengenai keberhasilan proyek raksasa. Pemerintah Tiongkok kemungkinan akan menyanjung penandatangan nota kesepahaman, yang akan diakhiri dengan komunike bersama.

"Tujuan keseluruhan dari inisiatif Belt and Road ialah menghasilkan legitimasi bagi kepemimpinan Tiongkok, berikut Partai Komunis Tiongkok secara lebih luas,” pungkas Thomas Eder, peneliti dari Mercator Institute for Chinese Studies.

"Pertemuan bergengsi ini akan didukung penandatanganan nota kesepahaman oleh sejumlah kepala pemerintahan dari berbagai negara. Kehadiran mereka menjadi peluang bagi Xi Jinping untuk meyakinkan warga Tiongkok maupun komunitas internasional, bahwa kebijakan tersebut membawa Tiongkok kembali di tengah panggung global," urai Eder.

KTT yang berlangsung di Beijing akan dihadiri 37 pemimpin dunia. Di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri (PM) Italia Giuseppe Conte, Kanselir Inggris Philip Hammond, PM Pakistan Imran Khan dan para pemimpin ASEAN. Pemerintah AS diketahui hanya akan mengirimkan delegasi tingkat rendah. Sementara itu, India tidak mengirimkan perwakilan.

Sejumlah negara yang akhirnya membatalkan partisipasi tahun ini sebagai kritik perlakuan Tiongkok terhadap minoritas Muslim di Uighur, mencakup Turki, Spanyol, Fiji, Sri Lanka, Polandia dan Argentina. Para kritikus juga menyerukan Tiongkok untuk melembagakan inisiatif Belt and Road. Sehingga proyek tersebut tidak sepenuhnya dilihat seagai perluasan pengaruh Tiongkok.

Baca juga: Sambut Rombongan JK, Wapres Tiongkok Mengaku Seperti Reuni

Menjelang forum, Tiongkok diketahui mencetak beberapa kemenangan kunci untuk proyek tersebut. Italia merupakan negara G7 pertama yang mendukung inisiatif ini, setelah mendaftar untuk Belt and Road pada Maret lalu.

Malaysia setuju untuk melanjutkan proyek kereta api senilai US$ 10,7 milIar, yang sebelumnya dibatalkan. Sejauh ini, Tiongkok telah menandatangani lebih dari 170 perjanjian dengan 125 negara sepanjang 2013- 2018. Total nilai kesepakatan tersebut lebih dari US$ 90 miliar.(Theguardian/OL-6)