Korut Berupaya Hindari Sanksi dari AS

STRATEGI Korea Utara untuk menghindari sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa mungkin dapat meredam dampak jangka pendek. Namun, berbagai langkah yang diambil diperkirakan tidak menawarkan solusi jangka panjang di tengah pengetatan isolasi ekonomi.

Pencabutan sanksi merupakan tujuan utama pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, saat bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam KTT di Hanoi, Vietnam, beberapa waktu lalu.

Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan apa pun, termasuk denuklirisasi. Tahun lalu, Kim pun sudah mendeklarasikan akhir pengembangan program nuklir.

Koordinator panel pakar PBB, Hugh Griffiths, menggambarkan upaya Pyongyang mirip seperti yang dilakukan para pengindar pajak dan perusahaan multinasional. "Mereka mengeksploitasi perairan internasional dan ekonomi lepas pantai," ujar Griffiths.

Korea Utara, lanjut dia, memanfaatkan transfer antarkapal untuk perdagangan batu bara. Pengiriman ilegal makin teratur dan sistematis sejak 2018.

Panel pakar PBB itu juga menyoroti strategi penghindaran Korea Utara yang semakin canggih agar bisa mengimpor 500 ribu barel minyak olahan sepanjang tahun. Penipuan identitas kapal oleh Korea Utara bahkan disebut belum pernah terjadi sebelumnya dan mengalahkan upaya penilaian pelaku perdagangan komoditas utama di kawasan tersebut, berikut perbankan AS dan Singapura, serta perusahaan asuransi asal Inggris.

Kalangan analis memandang keinginan Korea Utara agar lima sanksi dicabut berhasil mendorong Kim Jong-un untuk menemui pemimpin AS. Tanpa itu, AS kemungkinan besar kehilangan pengaruh.

Jeong Hyung-gon, pengamat dari Institut Korea untuk Kebijakan Ekonomi Internasional, menilai sanksi yang menjerat Korea Utara saat ini paling menyiksa. Dampaknya sangat signifikan terhadap kinerja ekspor Korea Utara ke Tiongkok yang mengalami penurunan.

Di lain sisi, peneliti senior dari Institut Sejong, Cheong Seong-Chang, berpendapat perdagangan bawah tangan biasanya mengompensasi kehilangan pendapatan resmi. Namun, pendapatan itu belum cukup bagi Korea Utara, khususnya di mata kelas penguasa. (Tes/X-11)