Inisiasi tanpa Motif Tersembunyi

TIONGKOK, negara raksasa berpenduduk terbesar di dunia, telah memudarkan superioritas Amerika Serikat (AS) di panggung global, bahkan di antara negara-negara sekutunya seperti Jepang, Korea Selatan, Italia, Jerman, Inggris, Prancis, Belanda, dan Australia.

Setelah memperkenalkan ambisi lewat bidang maritim yaitu jalur sutra abad ke-21, Tiongkok membangun sebuah institusi keuangan global baru bernama Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB). Institusi itu akan menjadi kreditor untuk pembangunan infrastruktur di kawasan, bahkan global.

"Program dan pembentukan AIIB terbuka untuk semua. Kami menyambut negara-negara di sepanjang jalan dan semua negara-negara Asia. Kami juga menyambut teman-teman dari setiap benua," ucap Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Tujuan dan arah pembentukan AIIB sangat jelas. Dengan aset US$50 miliar (Rp646 triliun), AIIB diharapkan menjadi alternatif rezim keuangan lama seperti Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional, yang didominasi AS dan Jepang.

Menurut Christopher Balding dari Sekolah Bisnis HSBC Universitas Peking, Tiongkok, AIIB merupakan bentuk yang sama sekali baru. "Dananya lebih banyak dan pengaruh negara-negara yang bergabung lebih kuat sehingga harus dikelola jauh lebih serius ketimbang yang lain," tutur Balding.

Beberapa yang telah menyatakan bergabung di AIIB termasuk negara-negara yang relasinya dekat dengan Tiongkok, sebutlah Kazakhstan dan Myanmar. Namun, bukan itu saja.

Ada pula sekutu-sekutu besar AS, seperti Jerman, Inggris, Prancis, Italia, dan Australia. Hingga 2 April, hampir semua negara Asia dan semua negara besar di luar kawasan telah bergabung dengan AIIB, atau hampir 50 negara menyatakan bergabung sebagai anggota, termasuk Indonesia.

Menurut Balding, bergabungnya kekuatan-kekuatan itu tentu saja kemenangan buat Tiongkok. "Namun hati-hati. Lebih banyak negara yang terlibat, lebih sulit pula pengelolaannya, dan tentu saja harapannya pun lebih tinggi," jelas Balding.

Geser AS
Sejumlah kalangan pun memandang Tiongkok akan menggunakan AIIB untuk memperluas pengaruh di Asia, juga dunia. Keputusan Beijing untuk justru mendanai bank multilateral baru ketimbang memperkuat yang telah ada, seperti ADB dan Bank Dunia, disebut-sebut sebagai cermin kekesalan pada tata kelola ekonomi global.

Meskipun ekonomi Tiongkok terbesar di Asia, ADB didominasi Jepang. Selain itu, reformasi untuk memberikan porsi peran lebih besar kepada Beijing di IMF telah tertunda selama bertahun-tahun. Tiongkok mungkin tidak sabar menanti perubahan sehingga menginisiasi AIIB. Motivasi serupalah yang mendorong inisiasi pendirian Bank Pembangunan Baru (NDB) oleh BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan).

"Beijing jelas mengejar tatanan ekonomi dengan strategi besar, memusatkan kebijakan luar negerinya pada strategi yang saya disebut 'berbicara lebih lembut dan membawa dompet besar'," kata Damien Ma, pakar investasi dan program kebijakan di Paulson Institute, Washington, AS.

Bila dilihat dari segi keanggotaan AIIB, upaya 'Negeri Panda' menggeser cengkeraman 'Negeri Paman Sam' di bidang ekonomi dan pembiayaan infrastruktur di kawasan dan ranah global boleh disebut berhasil. Sekutu-sekutu erat AS seperti Australia dan Korea Selatan pun mendaftar dalam keanggotaan AIIB. Bahkan Duta Besar Jepang untuk Tiongkok Masato Kitera melempar sinyal Tokyo mungkin akan bergabung dengan AIIB. Kepada Financial Times, dia berujar, "Saya setuju dengan keyakinan para pemimpin bisnis Jepang bahwa negara kami akan mendaftar untuk bank pembangunan yang dipimpin Tiongkok pada Juni."

Adapun Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyoroti pentingnya perdagangan antarbenua yang bisa difasilitasi lewat AIIB. "Arus perdagangan antara kawasan Asia dan Eropa sudah yang terbesar di seluruh dunia. Jadi kita bergantung satu sama lain. Itu fakta. Sebagai contoh, stabilitas keuangan di zona euro secara langsung memengaruhi tingkat pertumbuhan di negara-negara Asia. Munculnya kelas menengah di sebagian besar Asia pun sangat penting untuk masa depan Eropa," jelas Rutte. Hingga kini, hanya AS, tentu saja, dan Kanada, yang menolak bergabung dengan AIIB.

Praktik terbaik
Aset AIIB yang akan dimulai dengan US$50 miliar dan akan ditingkatkan menjadi US$100 miliar memang hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, tapi jumlah itu akan sangat membantu mengisi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi institusi ADB dan Bank Dunia. Apalagi 'senjata' AIIB terkonsentrasi khusus pada infrastruktur.

Dalam beberapa dekade mendatang, Asia butuh jaringan transportasi, energi, dan telekomunikasi yang lebih luas. Dananya pun diperkirakan melebihi yang sudah dialokasikan Bank Dunia dan ADB. Sejumlah ekonom berpendapat AIIB merupakan pendekatan baru untuk pendanaan infrastruktur Asia lewat praktik yang lebih transparan, berkembang, dan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang lebih maju.

Beijing pun berkeras AIIB akan selektif dalam mengadopsi praktik terbaik dari lembaga-lembaga seperti Bank Dunia. Di tengah kekhawatiran transparansi pengelolaan institusi, Tiongkok menegaskan tidak memiliki motif-motif egois dan tersembunyi.

"AIIB merupakan inisiatif yang menguntungkan secara timbal balik dan pelengkap untuk tatanan ekonomi internasional yang dikelola dengan cara-cara transparan dan efisien," kata Wakil Menteri Keuangan Tiongkok Shi Yaobin.

Sementara itu, kritikus memperingatkan AIIB bisa saja gagal tatkala berkecimpung di ranah pembenahan lingkungan, tenaga kerja, dan pengadaan standar lingkungan yang penting dalam misi pemberi pinjaman pembangunan.

Peta kekuatan ekonomi dan politik global bergerak sangat dinamis dalam beberapa dekade terakhir. Jika kawasan Eropa dan Amerika Utara sebelumnya mendominasi teater dunia, kini petanya telah berubah seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Asia Timur yang sangat tinggi sehingga menjadi 'pusat gravitasi' baru.

Perkembangan ekonomi dan pembangunan positif yang diraih banyak negara Asia, terutama Tiongkok, membuat situasi ekonomi global juga semakin bergantung pada pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Kali ini, meskipun secara militer masih superior, AS tidak lagi menjadi kekuatan tunggal dalam kebijakan internasional. (AFP/AP/The Diplomat/Euronews/The Economist/I-1)