Senat AS Persoalkan Catatan HAM Arab Saudi

 SENAT Amerika Serikat (AS) menantang calon duta besar AS untuk Arab Saudi, yang diusulkan Presiden AS Donald Trump, untuk mengambil garis keras terhadap Kerajaan Saudi, khususnya mengenai isu hak asasi manusia (HAM) dan pelanggaran lain.

Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, Jim Risch, tidak menampik bahwa Arab Saudi merupakan sekutu penting yang strategis. Namun, aliansi itu harus direkonsiliasi dengan nilai-nilai yang dipegang AS.

Calon yang diusulkan Trump, pensiunan jenderal bintang empat John Abizaid, diketahui cenderung membela kemitraan AS-Saudi. Di lain sisi, Senator AS dengan keras menuduh Kerajaan Saudi telah melakukan serangkaian pelanggaran hukum. Putra Mahkota, Muhammad bin Salman (MBS), pun dikritik sebagai gangster berkuasa.

Para senator meyakini MBS menjadi dalang kasus pembunuhan keji itu. "Dalam jangka panjang, kami membutuhkan kemitraan yang kuat dan matang dengan Arab Saudi. Kepentingan kita ialah memastikan bahwa hubungan bilateral berjalan baik," papar Abizaid kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS.

Senator Partai Demokrat, Bob Menendez, mengamini pentingnya hubungan strategis dengan Saudi di tengah meluasnya ancaman dari Iran. "Kami tidak bisa membiarkan kepentingan ini membutakan kita terhadap nilai-nilai yang dipegang ataupun terhadap kepentingan jangka panjang dalam menjaga stabilitas. Arab Saudi ialah mitra strategis dalam memerangi terorisme, termasuk menghadapi Iran," tutur Menendez.

Marco Rubio, Senator Partai Republik, memandang Arab Saudi sebagai sekutu yang paling sulit bagi AS. "Mereka ialah mitra yang paling sulit saat ini karena pernah meminta kami untuk tetap diam terhadap pelanggaran HAM yang mengerikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Putra Mahkota tidak membuat segalanya menjadi lebih mudah," pungkas Rubio.

Masih dalam rapat pertimbangan, Rubio turut menekankan MBS sebagai sosok gangster berkuasa. "Dia ceroboh, kejam, dan memiliki kecenderungan untuk berkonflik. Dia juga tidak ragu mengambil risiko tinggi. Pendekatan kebijakan luar negerinya cukup konfrontatif," ucapnya. (Aljazeera/Tes/I-1)