Ekonomi Melambat, Tiongkok Pangkas Pajak

PEMERINTAH Tiongkok menurunkan target pertumbuhan ekonomi, sekaligus mengumumkan kebijakan pemangkasan pajak. Langkah itu diambil di tengah upaya penanggulangan utang luar negeri, pelambatan ekonomi global, dan konflik dagang dengan Amerika Serikat (AS).

Dalam laporan kerja sesi pembukaan Kongres Rakyat Nasional (NPC) tahunan, pertumbuhan ekonomi 2019 diperkirakan 6-6,5%. Pelambatan pertumbuhan ekonomi dan perang dagang, menjadi tantangan besar bagi kepemimpinan Presiden Xi Jinping.

"Kami membuat sebuah penyesuaian yang moderat terhadap proyeksi. Berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap sejumlah faktor destabilisasi dan ketidakpastian yang memengaruhi kinerja ekonomi," bunyi laporan tersebut.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 6,5%. Meski realisasinya tercatat 6,6%, capaian itu merupakan laju pertumbuhan paling lambat dalam tiga dekade terakhir. Kalangan analis memproyeksikan kinerja ekonomi domestik jauh lebih buruk daripada angka resmi. Tahun ini, tiga perempat provinsi menurunkan target pertumbuhan ekonomi di wilayah mereka.

Guna menopang perekonomian nasional, Perdana Menteri (PM) Tiongkok, Li Keqiang, menekankan urgensi penguatan kebijakan fiskal. Pemerintah menetapkan pemangkasan pajak dan beban biaya korporasi sebesar 2 triliun yuan atau setara US$298,31 miliar.

Pemotongan pajak lebih agresif dari 2018 sebesar 1,3 triliun yuan, bertujuan mendukung sektor manufaktur, transportasi dan konstruksi. Li mengatakan pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap kinerja perusahaan eksportir, yang terdampak kebijakan tarif AS.

Pemerintah juga memangkas pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sektor manufaktur, dari 16% menjadi 13%. Sementara itu, PPN sektor transportasi dan konstruksi, masing-masing dipotong menjadi 9% dan 10%.

Pemerintah Tiongkok ingin menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan target 11 juta pekerjaan baru. Langkah itu diharapkan menjaga tingkat pengangguran perkotaan pada level 4,5%. Pada saat bersamaan, pemerintah segera memotong biaya jaminan sosial yang ditanggung korporasi. (AFP/Tes/I-1)