AS Siap Bantu Filipina dalam Sengketa di Laut China Selatan

MENTERI Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, menyatakan negara adidaya itu siap membela Filipina dalam serangan bersenjata di Laut China Selatan. AS mengeluarkan peringatan paling keras terhadap Tiongkok yang mengklaim sebagian besar jalur perairan strategis tersebut.

Setelah bertemu dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte di Manila, Pompeo menuturkan pembangunan pulau-pulau buatan Tiongkok di wilayah Laut China Selatan yang juga diklaim Manila dan negara lain, merupakan ancaman potensial bagi kedua sekutu.

"Aktivitas militer dan kegiatan pembangunan pulau di Laut China Selatan telah mengancam kedaulatan, keamanan, dan sumber ekonomi Anda (Filipina) dan juga AS," ucap Pompeo dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin.

"Mengingat Laut China Selatan ialah bagian dari Pasifik, setiap serangan bersenjata pasukan Filipina, aktivitas penerbangan pesawat maupun kapal di wilayah tersebut, akan memicu kewajiban pertahanan berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Pertahanan Bersama," imbuhnya.

Komentar Pompeo menjadi pernyataan resmi pertama dari pejabat AS yang secara terbuka mengungkapkan niat Washington untuk mempertahankan sekutu mereka di wilayah perairan tersebut.

Sebuah perjanjian pertahanan bersama AS-Filipina pada 1951, telah mengikat Manila dan mantan penjajah kolonial mereka untuk saling membantu jika terjadi serangan bersenjata di wilayah Pasifik. Pejabat senior Pemerintah Filipina sempat menyerukan peninjauan kembali terhadap pakta pertahanan timbal balik dengan AS. Mereka tidak begitu yakin perjanjian tersebut diimplementasikan pada sengketa Laut China Selatan.

Selama ini pasukan militer Filipina dan para nelayan kerap mengeluhkan tindakan sewenang-wenang pasukan keamanan maritim Tiongkok di sekitar pulau dan karang yang diduduki pasukan Filipina. AS, sebelumnya, menyatakan tidak terlibat dalam sengketa atas sejumlah pulau di Laut China Selatan dan wilayah perairan yang diklaim Tiongkok, Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam.

Seperti diketahui, Tiongkok mengklaim sebagian besar wilayah lautan tersebut. Belakangan, Washington menegaskan hak mereka untuk menggelar pasukan dan kapal barang di wilayah perairan Laut China Selatan. (AFP/Tes/I-2)