Parlemen AS akan Blokir Deklarasi Darurat

ANGGOTA DPR Amerika Serikat (AS) diyakini segera mengesahkan proposal Partai Demokrat untuk mencabut keadaan darurat yang dideklarasikan Presiden AS, Donald Trump. Langkah itu sepertinya mendapat dukungan luas dari kalangan anggota Senat AS Partai Republik.

DPR AS yang mayoritas dikuasai Partai Demokrat, mencari dukungan untuk mengakhiri keadaan darurat. Parlemen pun melayangkan teguran keras kepada Trump yang dianggap berupaya memperluas kekuasaan eksekutif secara kontroversial.

Apabila langkah tersebut terealisasi, Trump jelas akan terpojok untuk mengeluarkan hak veto pertama dalam periode kepemimpinannya.

Pemungutan suara DPR dijadwalkan Selasa sore waktu setempat. "Itu bertujuan mempertahankan demokrasi kita," tukas Ketua DPR, Nancy Pelosi.

Partai Demokrat memperingatkan deklarasi status darurat sama dengan upaya inkonstitusional untuk merebut otoritas eksekutif, yang mengambil kekuatan pembuat undang-undang guna mengontrol pemanfaatan dana federal.

"Kekuasaan presiden yang mengambil alih tanggung jawab tersebut, secara fundamental telah melanggar keseimbang-an kekuasaan yang dirumuskan pendiri negara ini," tegas Pelosi, seraya menambahkan tindakan khusus parlemen sudah meraih 226 pendukung dari total 435 anggota.

Setelah memastikan DPR, tindakan itu akan memperoleh suara dari Senat AS. Meski Partai Republik mayoritas mengontrol kamar dengan komposisi 53-47, namun beberapa senator Republik menyatakan keberatan terhadap upaya Presiden meraih pendanaan proyek perbatasan.

Tidak tinggal diam, Trump menghadang langkah anggota Partai Republik.

"Tetap kuat dan cerdas. Ja-ngan jatuh dalam 'perangkap' Partai Demokrat yang mengusung perbatasan terbuka dan dipenuhi kejahatan!" kicau Trump dalam akun Twitter-nya.