Selesaikan Backstop, PM Inggris Ajukan Proposal Baru

PERDANA Menteri (PM) Inggris, Theresa May, akan mengajukan proposal hukum baru kepada Uni Eropa untuk menyelesaikan persoalan backstop Irlandia. Dia berharap proposal itu dapat meyakinkan euroskeptis untuk mendukung kesepakatan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

Kanselir Inggris Philip Hammond mengonfirmasi pemerintah tidak lagi berniat mengejar pengaturan alternatif backstop, yang diperjuangkan anggota parlemen lintas faksi, termasuk kalangan euroskeptis, Steve Baker, dan pendukung Brexit Nicky Morgan.

Sebagai gantinya, May melakukan perjalanan ke Brussel untuk menemui Presiden Komisi Uni Eropa, Jean-Claude Juncker. Dia berencana mendapatkan jaminan hukum bahwa hambatan tidak akan secara permanen mengikat Inggris dalam satu kepabeanan.

May terpaksa mengatakan kepada anggota parlemen Partai Konservatif bahwa backstop Irlandia tidak dapat digantikan dengan 'kompromi Malthouse'.

Itu ialah proposal perjanjian perdagangan bebas dengan teknologi yang belum diketahui untuk menghindari pemeriksaan kepabeanan di perbatasan Irlandia.

Solusi tersebut masih akan ditinjau kembali guna membantu pengaturan bea cukai di wilayah perbatasan.

Senada, Hammond juga membenarkan 'kompromi Malthouse' tidak lagi menjadi pilihan yang layak. Dia menyebut rencana tersebut sebagai upaya yang harus dicermati selama masa transisi. Kendati demikian, dia belum bisa memberikan solusi saat ini. "Sudah jelas bahwa Uni Eropa tidak akan mempertimbangkan penggantian hambatan dengan pengaturan alternatif seperti sekarang," ucap Hammond.

Duta Besar Britania Raya untuk Indonesia, nonresiden untuk Timor Leste dan perwakilan untuk ASEAN, Moazzam Malik, mengatakan keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa atau British exit (Brexit) sudah final. Pasalnya, langkah itu diputuskan oleh seluruh masyarakat kemudian menjadi sikap pemerintah.

"Insyaallah beberapa minggu ke depan kita akan menyaksikan apakah akan benar-benar Brexit atau ada keterlambatan, tetapi yang jelas kami akan keluar dari Uni Eropa sesuai keputusan rakyat Inggris melalui referendum," terangnya di Jakarta, Rabu (20/2).

Brexit tidak dapat ditawa oleh siapa pun karena keputusan itu lahir dari keinginan masyarakat Inggris. Tinggal masalah perubahan kerja sama dari perdagangan bebas menjadi tidak karena Brexit.