16 Negara Bagian Gugat Rezim Donald Trump

SEBANYAK 16 belas negara bagian di Amerika Serikat (AS) menggugat Pemerintahan Presiden Donald Trump pada Senin (18/2) atas keputusannya untuk mengumumkan keadaan darurat nasional untuk mendanai pembangunan tembok raksasa di perbatasan selatan dengan Meksiko. Ke 16 negara bagian itu mengatakan langkah tersebut melanggar konstitusi AS.

Gugatan itu, diajukan di pengadilan federal di California. Dalam gugatan dikatakan bahwa perintah Trump bertentangan dengan Presentment Clause yang menegaskan prosedur legislatif dan Apropiations Clause yang mendefinisikan kongres sebagai penentu terakhir pendanaan publik.

California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, dan Virginia ialah negara-negara bagian yang mengajukan pengaduan.

"Penggunaan dana federal tambahan untuk pembangunan tembok perbatasan bertentangan dengan niat kongres dan melanggar konstitusi AS, termasuk Klausul Penyajian dan Klausul Peruntukan," bunyi pengaduan tersebut.

Sebelumnya, langkah tersebut telah diumumkan Xavier Becerra, jaksa agung California. Becerra mengatakan negara bagian tempat dia tinggal dan negara bagian lainnya di AS memiliki kedudukan hukum karena mereka berisiko kehilangan uang yang diperuntukkan bagi proyek militer, bantuan bencana, dan keperluan lainnya.

Senada, sejumlah senator Partai Republik juga mengecam deklarasi darurat tersebut dan mengatakan hal itu akan menciptakan preseden berbahaya dan mengidentikkannya dengan aksi melangkahi pihak eksekutif.

Membelokkan

Sementara itu, dalam merespons kebijakan Trump membangun tembok raksasa di perbatasan Meksiko, perwakilan 16 negara bagian menyatakan Presiden AS itu telah membelokkan negara menuju ke arah krisis konstitusional yang dibuat Trump sendiri.

"Kongres telah berulang kali menolak desakan presiden untuk mendanai dinding perbatasan. Bahkan, baru-baru ini sudah menciptakan rekor penutupan kantor layanan pemerintahan secara parsial selama 35 hari akibat perselisihan pendanaan untuk tembok perbatasan," bunyi dokumen yang diajukan 16 negara bagian.

"Setelah pemerintahan dibuka kembali, kongres menyetujui, dan presiden menandatangani undang-undang termasuk alokasi dana sebesar US$1,375 miliar dolar untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan selatan. Akan tetapi, kongres memperjelas bahwa dana tersebut tidak dapat digunakan untuk membangun tembok perbatasan yang diusulkan Presiden Trump."

Keluhan itu menambahkan, bahwa Departemen Keamanan Dalam Negeri telah melanggar Undang-Undang Kebijakan Lingkungan Nasional karena gagal mengevaluasi dampak lingkungan dari dinding pembatas di California dan New Mexico.

Seperti diketahui, deklarasi yang dikeluarkan pada Jumat (15/2), memungkinkan Trump untuk mengalihkan dana dari anggaran pembangunan militer Pentagon dan sumber-sumber lainnya untuk membangun tembok di perbatasan dengan Meksiko.

Sebelumnya, Trump telah mengisyaratkan akan menandatangani langkah belanja besar-besaran agar lembaga federal tetap beroperasi hingga 30 September.

Namun, hal itu tidak secara khusus mendanai tembok di perbatasan Meksiko dan deklarasi darurat Trump akan membantunya melewati kongres untuk mencari dan mengarahkan miliaran dolar dana untuk membangun tembok tersebut. (AFP/I-2)