Presiden Taiwan Akan Mencalonkan Diri Dalam Pemilu Mendatang

PRESIDEN Taiwan Tsai Ing-wen akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum (pemilu) 2020 mendatang. Di tengah meningkatnya serangan yang digulirkan Beijing, popularitas Tsai semakin menurun.

Pemimpin perempuan itu mengumumkan rencananya pada Selasa (19/2), melalui sebuah wawancara eksklusif dengan CNN di dalam pesawat kepresidenan. Dia mengatakan ingin menuntaskan visinya untuk Taiwan.

Baca juga: Arab Saudi Ingin Redakan Ketegangan Pakistan-India

"Siapapun presidennya wajar jika ingin melakukan lebih banyak untuk negara, dan ingin menyelesaikan banyak hal yang menjadi agendanya," tutur Tsai.

Tsai, merupakan perempuan pertama yang terpilih sebagai pemimpin wilayah kepulauan pada 2016 lalu. Sejak masa kampanye, dia berjanji membenahi perekonomian domestik dan mengurangi ketergantungan Taiwan terhadap Tiongkok daratan.

Dua tahun kemudian, Partai Progresif Demokratik (DPP), mendesak Tsai mengundurkan diri sebagai pemimpin partai karena mengalami kekalahan besar pada pemilihan lokal 2018 lalu. Di seberang pulau, partai yang mengusung Tsai kehilangan 10% suara.

Sejumlah petinggi DPP telah memperingatkan Tsai agar tidak maju dalam peraturangan politik tahun depan. Terlepas dari berbagai kritik yang mengarah kepadanya, Tsai menekankan dirinya optimistis dapat kembali menang.

"Saya sudah mempersiapkan segala hal, apapun tantangannya. Meski menjadi presiden, tantangan tidak akan berkurang, entah di waktu baik atau di waktu buruk," pungkasnya.

Meski telah berdiri sendiri sejak berakhirnya perang saudara Tiongkok pada 1949, pemerintah Tiongkok masih memandang Taiwan sebagai provinsi pemberontak dan bagian dari Republik Rakyat Tiongkok (RTT). Pendahulu Tsai, Ma Ying-jeou, menjalin hubungan erat dengan Tiongkok. Dia sempat bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, dalam pertemuan bersejarah di Singapura pada 2016. Hubungan hangat itu membeku setelah Tsai terpilih sebagai pemimpin Taiwan, dengan partainya mendorong kemandirian negara.

Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Tiongkok meningkatkan tekanan pada pemerintahan Tsai, baik aspek ekonomi maupun politik. Sejak 2016, militer Tiongkok melakukan latihan militer skala besar di sekitar wilayah kepulauan itu. Termasuk, berlayar dengan kapal induk Liaoning melalui Selat Taiwan. Tidak tinggal diam, militer Taiwan melancarkan latihan anti-invasi. Di antaranya, unjuk kekuatan besar-besaran di wilayah pantai barat Taiwan pada 17 Januari lalu.

Dalam pidatonya sekitar Januari, Xi membuat seruan baru bagi Taiwan untuk bergabung kembali dengan Tiongkok daratan. Dia pun mendesak reunifikasi damai dan memperingatkan kemerdekaan adalah jalan buntu. Sementara itu, Tsai melalui pidato Tahun Baru, mengatakan Tiongkok harus menerima kenyataan bahwa Taiwan sudah memiliki gelar Republik Tiongkok. "Hormati komitmen 23 juta orang rakyat Taiwan yang menjunjung kebebasan dan demokrasi," tegas Tsai.

Baca juga: Honda Segera Tutup Pabrik Utama di Inggris

Terlepas dari hubungan yang tegang, Tsai menekankan hubungan lintas selat bukan menjadi faktor utama kemunduran partainya dalam pemilihan tahun lalu. Dia berdalih kekalahan partainya disebabkan sulitnya merealisasikan agenda reformasi yang digencarkan sejak menjabat. Kebijakan reformasi pensiun dan dorongan hak yang sama bagi komunitas LGBT, ditengarai sebagai persoalan yang memecah belah masyarakat Taiwan, serta memicu protes di seluruh wilayah.

Tsai akan menghadapi pesta demokrasi yang rumit. Dia harus menangkis oposisi dari partainya sendiri, maupun Kuomintang (KMT), partai oposisi utama yang secara tradisional lebih menyukai hubungan yang erat dengan Tiongkok daratan. Beberapa jajak pendapat menunjukkan popularitas Tsai menurun 30% dibandingkan sejumlah calon presiden KMT, seperti Eric Chu, yang kalah dalam pemilu 2016. (CNN/OL-6)