Demokrat-Republik Setuju Hindari Shutdown

PARTAI Demokrat dan Partai Republik mencapai kesepakatan terkait dengan aspek keamanan perbatasan melalui persetujuan anggaran Pemerintah Amerika Serikat (AS). Langkah itu untuk mencegah penutupan kembali sebagian Pemerintah AS (shutdown).

Kendati demikian, perjanjian tersebut hanya mencakup sebagian kecil keinginan Presiden AS Donald Trump, untuk membangun tembok perbatasan yang menjadi janji kampanyenya. Kesepakatan itu masih membutuhkan persetujuan Kongres AS dan setelahnya ditandatangani presiden.

Di sisi lain, Trump belum menyatakan dukungannya terhadap kesepakatan tersebut. "Bagaimanapun kita berupaya membangun tembok perbatasan," ucapnya. Seperti diketahui, Partai Demokrat yang menguasai DPR AS, menolak usulan anggaran sebesar US$5,7 miliar untuk proyek tembok perbatasan AS-Meksiko.

Di lain hal, anggota parlemen optimistis rancangan undang-undang (RUU) akan disetujui pada Jumat mendatang, ketika anggaran sejumlah lembaga federal sudah menipis. Sebagai informasi, shutdown AS dalam Pemerintahan Trump, menjadi yang terpanjang dalam sejarah 'Negeri Paman Sam', yakni berlangsung selama 35 hari sehingga beban ekonomi yang ditanggung negara mencapai US$11 miliar.

Meski rincian kesepakatan belum dirilis, sumber yang dekat dengan proses negosiasi mengungkapkan anggaran persetujuan mencakup pendanaan proyek tembok perbatasan sepanjang 55 mil, yakni US$1,37 miliar. Besaran itu lebih kecil ketimbang usulan Trump yang menginginkan pembangunan tembok perbatasan baru sepanjang 200 mil.

Menurut rencana, tembok perbatasan akan dibangun di wilayah Rio Grande Valley, Texas, dengan menggunakan desain terdahulu, yakni bilah logam dan bukan dinding beton seperti permintaan Trump.

Selain itu, terdapat poin kesepakatan untuk mengurangi jumlah tempat tidur di pusat tahanan, dari 49.057 menjadi 40.250. Sebelumnya, pembicaraan menemui jalan buntu lantaran Partai Republik menolak keras tuntutan Partai Demokrat terkait pembatasan jumlah imigran.

Demikian pula tentang jumlah imigran tidak berdokumen yang sudah memasuki wiliayah AS, dapat ditahan otoritas keimigrasian. Kesepakatan itu terjadi dalam pertemuan tertutup di Washington pada Senin malam waktu setempat. (BBC/Tes/I-2)