Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SAUDARA perempuan Raja Thailand Maha Vajiralongkorn ikut meramaikan kontestasi pemilihan Perdana Menteri (PM) Thailand bulan depan. Sebuah keputusan yang belum pernah terjadi dan dapat mengubah lanskap politik negara tersebut.
Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi mengatakan dirinya menggunakan hak sebagai warga negara saat menerima tawaran dari Partai Thai Raksa Chart. Dia merupakan anggota pertama keluarga kerajaan yang mencalonkan diri sebagai PM Thailand. Perjalanan politik sang putri tidak mudah, karena harus berhadapan dengan kepala junta militer Thailand, Prayut Chan-o-cha, yang menjanjikan perdamaian dan ketertiban.
Baca juga: Ikut Kontestasi Politik, 4 Menteri Thailand Mengundurkan Diri
Monarki Thailand, sebuah institusi yang dihormati dan dilindungi undang-undang kenegaraan yang ketat. Secara tradisional dipandang bebas dari keributan politik, meski para bangsawan melakukan intervensi di saat krisis politik.
Partai Thai Raksa Chart bersekutu dengan mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra, yang digulingkan dalam kudeta pada 2006 lalu. Partai tersebut dibentuk oleh Partai Thai Thaksin, setelah junta militer mengancam pembubarannya. Ubolratana telah menunjukkan hubungan yang kuat dengan Thaksin.
Sang putri yang merupakan anak tertua dari mendiang Raja Bhumibol Adulyadej, menyerahkan gelar kerajaannya setelah menikah dengan Peter Ladd Jensen, warga Amerika Serikat (AS) sekaligus teman kuliah di Institut Teknologi Massachusetts pada 1972. Akan tetapi, sosok Ubolratana masih dianggap sebagai anggota keluarga kerajaan.
"Saya telah meleparkan gelar kerajaan dan hidup sebagai rakyat jelata. Saya menerima tawaran dari Partai Thai Raksa Chart untuk ikut dalam pemilihan PM Thailand. Ini sekaligus menunjukkan hak dan kebebasan saya tanpa hak istimewa, sebagai warga negara Thailand di bawah konstitusi," tulis Ubolratana dalam unggahan di akun Instagram.
Direktur Institut Studi Internasional dan Keamanan dari Universitas Chulalongkorn, Thitinan Pongsudhirak, menilai pengumuman Ubolratana mendatangkan guncangan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum intervensi Ubolratana, kontes politik tersebut kerap dipandang sebagai pertempuran antara populis Thaksin serta sekutunya dan pemerintahan kerajaan-militer.
Lebih lanjut Thitinan mengatakan langkah politik Ubolratana telah melambungkan grafik Partai Thai Raksa Chart yang sebelumnya jarang disorot. "Sekarang, partai tersebut menjadi pesaing utama dalam pemilihan," tukasnya. Pemimpin Partai Thai Raksa Chart, Preechapol Pongpanich, mengapresiasi keputusan Ubolratana yang menerima pinangan sebagai calon PM Thailand.
"Sang putri memiliki pengetahuan yang luas dan cocok untuk memimpin. Dia ingin ambil bagian dalam pemerintahan dan bertekad mengangkat rakyat Thailand dari garis kemiskinan. Saya yakin tidak ada masalah hukum dalam kualifikasinya. Tetapi, kita harus menunggu konfirmasi dari komisi pemilihan umum," tutur Pongpanich.
Baca juga: Medali Olimpiade Tokyo 2020 Berbahan Logam Daur Ulang
Paul Chambers, dosen studi komunitas ASEAN di Universitas Naresuan Thailand, berpendapat meski Ubolratana tidak lekat dengan kediktaktoran kerajaan, namun kritik terhadap kebijakannya tidak akan mudah.
"Siapa yang berani melawan saudara perempuan raja? Dia jelas menjadi ancaman bagi Prayut karena memegang lebih banyak legitimasi bagi rakyat Thailand, daripada pemimpin kudeta," kata Chambers melalui surat elektronik.(Theguardian/OL-6)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved