Australia Waspadai Pengaruh Intelijen Tiongkok

KEPUTUSAN Australia melarang seorang pengusaha asal Tiongkok lantaran aktivitas politiknya dituding mencurigakan merupakan penolakan awal terhadap upaya jangka panjang Beijing menebarkan pengaruh di luar negeri.

Dalam kurun waktu satu dekade, status Huang Xiamo berubah dari pendatang menjadi penduduk tetap yang memiliki hunian megah. Namun, pada akhirnya, hak kewarganegaraannya dicabut. Pemerintah Australia mengusir Huang dan mendeklarasikan persona non grata karena diduga berkaitan dengan Partai Komunis Tiongkok.

Warga asli Guangdong berusia 49 tahun tersebut diyakini tengah berada di Hong Kong setelah izin tinggalnya dicabut oleh pejabat yang disinyalir sempat menerima sogokan. Namun, pejabat pemerintah Australia itu menyangkal dan mencegah Huang kembali ke kediaman di Sydney yang bernilai jutaan dolar.

Sementara itu, sejumlah pengamat mengatakan kasus tersebut memicu kehebohan di Australia. Pasalnya, hal itu dinilai sebagai sinyal bahwa Canberra siap membatasi operasi ambisius Tiongkok untuk memengaruhi elite politik asing.

"Kasus ini merupakan hal yang sangat penting," ujar Michael Shoebridge, mantan Wakil Direktur Pertahanan Australia, yang memberikan sinyal bahwa badan intelijen mengendus adanya relasi antara Huang dan Partai Komunis Tiongkok.

Analogi dari kasus tersebut ialah saat pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) pada 2016 silam yang mendapat sorotan tajam karena campur tangan badan intelijen Rusia. Namun, untuk operasi intelijen Tiongkok di ranah yang sama kurang menuai perhatian publik.

Menurut Shoebridge, kasus seperti ini dikendalikan oleh United Front Work Department, yaitu sebuah agen Partai Komunis berikut kelompok-kelompok cabang yang dibentuk di seluruh dunia, semisal Dewan Australia untuk Promosi Reunifikasi Damai Tiongkok.

Dewan reunifikasi tersebut didirikan di negara lain, seperti Selandia Baru dan AS. Lebih lanjut, Shoebridge menggarisbawahi ketiadaan hubungan formal antara kelompok-kelompok di luar negeri dan pemerintah Tiongkok menjadi celah untuk menyangkal.

"Padahal, mereka menerapkan arah kebijakan negara Tiongkok. Sejumlah kelompok di luar negeri fokus membentuk opini publik," pungkasnya.