Ikut Kontestasi Politik, 4 Menteri Thailand Mengundurkan Diri

EMPAT menteri utama Thailand mengundurkan diri demi bertarung dalam pemilihan umum (Pemilu) pada 24 Maret mendatang. Keputusan itu diambil setelah partai-partai politik mulai mempublikasikan kandidat dan menggencarkan kampanye.

Pejabat pemerintahan Thailand yang memutuskan berhenti, yakni Menteri Industri Uttama Savaya, Menteri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Suvit Maesincee, Menteri Perdagangan Sontirat Sontijirawong dan Menteri Kantor Perdana Menteri Kobsak Potraakol. Mereka mengajukan pengunduran diri setelah mendapat kritik karena memanfaatkan posisinya untuk mendukung Partai Palang Pracharat. Partai baru itu dibentuk oleh pemegang posisi kunci dalam pemerintahan.

Baca juga: Hasil Investigasi Pembunuhan Khashoggi Versi PBB Keluar Akhir Mei

Partai Palang Pracharat diperkirakan akan mendukung Perdana Menteri (PM) Thailand Prayut Chan-o-cha agar tetap bertahan setelah pemilu. "Sekarang kami siap, bukan siap untuk diri sendiri tetapi untuk negara," ujar Sekretaris Jenderal Partai Palang Pracharat, Sontirat, kepada wartawan, Selasa (29/1). Pengunduran diri sejumlah menteri mulai berlaku pada Rabu (30/1) besok.

Pemilu yang akan datang menandai berakhirnya pemerintahan militer sejak Pimpinan Militer, Prayut Chan-o-cha, menggencarkan kudeta pada 2014. Gerakan itu berhasil menggulingkan pemerintahan yang dipimpin Partai Pheu Thai. Konstitusi baru yang dijalankan pada 2017, akan mempersulit Partai Pheu Thai memperoleh suara mayoritas dalam pemilu. PM Thailand di masa mendatang pun tidak perlu mengikuti kontestasi politik.

Dalam aturan transisi, setelah dinomisasikan partai politik, PM Thailand bisa saja kembali berkuasa apabila memenangkan suara mayoritas di Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Sebagian besar senator yang ditunjuk, akan dipilih dalam beberapa bentuk oleh junta yang berkuasa.

"Thailand membutuhkan pemimpin kuat dan cakap, selama periode reformasi dan transformasi. Saya pikir Perdana Menteri Prayut sangat sesuai dengan kriteria itu," ujar Uttama, Pemimpin Partai Palang Pracharat kepada The Straits Times.

Pemerintah militer saat ini cenderung mempromosikan pusat industri dan investasi generasi mendatang, yang memiliki julukan Koridor Ekonomi Timur di Teluk Thailand. Kalangan pengamat menilai proyek tersebut tidak cukup kuat mengungkit pendapatan penduduk desa secara berkelanjutan.

Berdasarkan data Bank Dunia per Januari 2019, penguatan konsumsi swasta dan investasi membantu pertumbuhan ekonomi Thailand hingga 4,1% sepanjang 2018. Padahal konflik perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) telah meredupkan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Thailand tahun ini diperkirakan sedikit melambat menjadi 3,8% lantaran adanya tekanan eksternal.

Baca juga: Pemerintah Palestina Ajukan Pengunduran Diri ke Presiden Abbas

Lebih dari 100 partai politik sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Thailand. Partai politik yang ingin mendaftarkan calonnya untuk pemilu mendatang khususnya jabatan PM Thailand, harus melakukan proses administrasi pada 4-8 Februari 2019.

Mantan PM Thailand sekaligus Pemimpin Partai Demokrat, Abhisit Vejjajiva, bahkan mulai melakukan kampanye dengan membagikan selebaran kepada pengunjung pasar kota. Hal serupa juga dilakukan Pemimpin de facto Partai Pheu Thai, Sudarat Keyuraphan. Bersama pendukung partainya, dia berjalan menemui warga Thailand.(Thestraitstimes/OL-6)