Mogok Kerja, Hampir 5.000 Pekerja Garmen Bangladesh Dipecat

HAMPIR 5.000 pekerja garmen di Bangladesh yang memproduksi merek global, terpaksa dipecat lantaran mengikuti aksi mogok kerja. Gerakan protes yang dilatarbelakangi masalah upah, kemudian berujung pada aksi kekerasan.

Ribuan buruh keluar dari pabrik penjuru negeri, untuk mengikuti aksi protes selama berhari-hari. Industri garmen pun harus menanggung kerugian hingga US$30 miliar. Selama melakukan unjuk rasa, para demonstran harus berhadapan dengan peluru karet dan gas air mata.

Seorang pekerja tewas dan lebih dari 50 orang mengalami luka-luka dalam bentrokan di Ashulia, pusat industri di luar Dhaka. Wilayah tersebut menjadi tempat produksi pakaian raksasa ritel H&M dan Walmart.

Pihak kepolisian mengatakan ribuan pekerja melakukan penjarahan dan perusakan. Akan tetapi, serikat pekerja menuduh manajemen perusahaan telah melakukan intimidasi dan pemecatan.

"Sejauh ini sejumlah pabrik sudah memecat 4.899 pekerja karena aksi protes," ujar seorang perwira kepolisian yang enggan disebutkan namanya, kepada AFP, Selasa (29/1).

Baca juga: Pemerintah Palestina Ajukan Pengunduran Diri ke Presiden Abbas

Diketahui lebih dari 1.200 pekerja garmen dengan gaji mulai dari US$95 per bulan, telah diberhentikan dari satu pabrik. Serikat pekerja mengklaim angka pemecatan sebenarnya jauh lebih tinggi, bahkan mendekati 7.000 pekerja. Belum lagi terdapat ratusan pekerja yang ditangkap kepolisian. Sejauh ini, pihak kepolisian tidak mau mengomentari tuduhan penangkapan yang meluas.

Sekretaris Jenderal Dewan Industri Bangladesh, Salahuddin Shapon, mengungkapkan banyak pekerja takut untuk kembali bekerja.

"Sejumlah kasus yang mengarah pada 3.000 pekerja tak dikenal, telah menciptakan kepanikan. Banyak pekerja enggan kembali ke pabrik," ucap Shapon.

Bangladesh merupakan rumah bagi 4.500 pabrik pakaian yang mempekerjakan 4,1 juta orang. Negara itu menjadi eksportir garmen terbesar dunia setelah Tiongkok. Sekitar 80% pendapatan ekspor Bangladesh berasal dari penjualan pakaian. Sektor garmen berperan besar dalam perekonomian domestik.

Petugas kepolisian terus dikerahkan untuk meredam aksi mogok yang baru akan berhenti jika pemerintah menyetujui kenaikan upah.

"Meski ada amandemen baru-baru ini, faktanya pekerja di Bangladesh masih lekat dengan garis kemiskinan. Pemerintah Bangladesh juga berupaya mengintimidasi pekerja dan menghalangi pekerja untuk berorganisasi," tukas Ben Vanpeperstraete, aktivis Clean Clothes Campaign yang berbasis di Amsterdam. (AFP/OL-1)