Gedung Putih Peringatkan Pemerintahan Maduro

AMERIKA Serikat (AS) melemparkan peringatan kepada Venezuela. Segala ancaman terhadap diplomat AS maupun pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, akan ditanggapi dengan langkah signifikan.

Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton, mengatakan intimidasi seperti itu berpotensi menjadi serangan serius terhadap aturan hukum. Peringatannya muncul beberapa hari setelah AS dan lebih dari 20 negara mengakui Guaido sebagai presiden sementara. Gauido telah menyerukan protes antipemerintah pada Rabu dan Sabtu kemarin.

Guaido, pemimpin terpilih dari Majelis Nasional yang dikuasai oposisi, menyatakan dirinya sebagai presiden sementara sejak 23 Januari. Krisis politik di Venezuela saat ini tampaknya sudah mencapai titik didih. Kalangan oposisi terus meningkatkan upaya untuk menggulingkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Maduro dilantik sebagai presiden untuk kedua kalinya, setelah menjalani pemilihan umum (pemilu) yang ditengarai sarat kecurangan. Hal itu memicu gelombang protes besar. Hakim Mahkamah Agung, Christian Zerpa, yang melarikan diri ke AS pada Januari, mengungkapkan bahwa pemilu itu tidak bebas dan kompetitif.

Sejumlah negara di kawasan Eropa, termasuk Spanyol, Jerman, Prancis, dan Inggris, turut menyatakan dukungan terhadap Guaido, apabila pemilu tidak terjadi dalam waktu delapan hari. Di lain sisi, Maduro menolak pemilu babak lanjutan, seraya berpendapat ultimatum harus ditarik.

"Venezuela tidak terikat dengan Eropa. Hal ini merupakan penghinaan total," ucap Maduro kepada CNN Turk.

Maduro mengatakan pihaknya siap terlibat dalam dialog komprehesif dengan siapa pun yang menentang kepemimpinannya. Dia mengungkapkan telah mengirim banyak pesan kepada Presiden AS Donald Trump. Namun, dia memandang Trump antipati terhadap dirinya. Maduro sempat muncul dalam latihan militer di negara bagian tengah Venezuela, Carabobo. Dia menyerukan persatuan, displin, dan kohesi untuk mengatasi percobaan kudeta yang digulirkan Guaido.

Kantor kepentingan

Sejak AS menyatakan dukungan negara kepada Guaido, Maduro memutuskan relasi dengan 'Negeri Paman Sam'. Dia memerintahkan utusan AS untuk meninggalkan Venezuela dalam waktu 72 jam. Namun, karena batas waktu akan berakhir, Kemenlu Venezuela menarik perintah pengusiran. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan waktu 30 hari bagi kedua belah pihak untuk mendirikan 'kantor kepentingan' di negara masing-masing.

Kantor kepentingan digunakan ketika negara tidak mempunyai hubungan diplomatik formal, tetapi ingin menjaga kontak dasar yang mewakili kepentingan mereka. Sebelumnya, AS tidak mengakui otoritas Maduro yang berupaya mengusir para diplomatnya.

Kepada Washington Post, Guaido menuturkan dirinya sedang dalam negosiasi dengan para pejabat militer yang bersimpati, dengan tujuan membangun dukungan untuk kepemimpinannya.

Sementara itu, militer Venezuela mendukung Maduro karena diimingi kenaikan upah secara berkelanjutan dan insentif lainnya. Pada Juli lalu, sekitar 16.900 tentara memperoleh hadiah atas dedikasinya.

Rusia, Tiongkok, Meksiko, dan Turki secara terbuka mendukung Maduro. Pada pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB pada Sabtu kemarin, Rusia menuding AS merencanakan kudeta. Akan tetapi, lebih dari belasan negara Amerika Latin dan Kanada, mendukung Guaido sebagai Presiden Venezuela. (BBC/I-1)